TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menegaskan polisi sangat mengetahui peta kekuatan preman dan kelompok penguasa yang ada di lokalisasi Kalijodo Jakarta Barat.

Karena itu, Tito menegaskan polisi tidak takut datang dan mengawal pembongkaran bangunan di Kalijodo.

"Kita sudah memetakan. Dan kita sangat tahu petanya seperti apa," tegas Tito usai menjadi pembicara peluncuran Buku berjudul Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme karya Muhammad AS Hikam, di Gedung Bentara Budaya, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Menurutnya, polisi siap mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menertibkan kawasan Kalijodo.

Tito menegaskan, tidak ada tempat yang tidak bisa didatangi oleh polisi dan TNI.

"Tak ada tempat yang enggak bisa disentuh TNI dan Polri. Saya sendiri saat jadi Kapolda Papua dua tahun di sana, ada tempat yang katanya ada kelompok bersenjata di sana, kami datangi," tandas Jenderal Bintang Dua Polri ini.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menengarai ada oknum yang membekingi kawasan hiburan Kalijodo.

Sebab, dia melanjutkan, kawasan itu bisa bertahan hingga kini, meskipun sudah beberapa kali ditertibkan.

"Kalau enggak ada oknum terlibat, enggak mungkin Kalijodo bisa bertahan begitu lama. Kalijodo jangan dilihat kecil gitu, loh," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (12/2/2016).

Basuki mengatakan, kawasan Kalijodo yang merupakan ruang hijau disalahgunakan menjadi lahan prostitusi dan perjudian.

Bahkan, dia melanjutkan, perputaran uang karena perjudian di Kalijodo ini sangat besar.

Menurut buku Geger Kalijodo yang ditulis Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti, pada saat dia menjadi Kapolsek Metro Penjaringan tahun 2002, perputaran uang dari lapak-lapak judi yang ada di Kalijodo disebut mencapai Rp 500 juta setiap harinya.

"Kalijodo ini uangnya besar, bukan cuma prostitusi. Kalau lihat sejarah, dari dulu kan ada perjudian. Perjudian itu yang kencang," kata Basuki.

Oleh karena itu, ia berpikir untuk langsung menertibkan kawasan tersebut. Sebab, Basuki melanjutkan, kawasan itu lebih banyak memiliki mudarat dibandingkan dengan manfaat.

"Pasti ada resistensi melanggar HAM macam-macam-lah. Ya kalau kamu pukul petugas, petugasnya mati, kamu melanggar HAM, enggak? Kalau petugas yang mukul dibilang melanggar HAM, enggak pantas," kata Basuki.