TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaefulah mengaku sudah pernah mendatangi kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta Barat.

Djarot mengecek situasi kawasan itu.

Dari hasil blusukannya, Djarot memastikan bahwa sebagian besar pekerja seks komersial (PSK) di kawasan tersebut bukanlah warga Jakarta.

"Aku sudah pernah masuk ke Kalijodo. Saya tanya pada mereka. Semuanya dari daerah di sekitar Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagian besar itu," ujar Djarot di Kompleks Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (14/2/2016).

Mereka pun tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Bahkan, ada yang tak memiliki kartu identitas sama sekali atau KTP-nya kedaluwarsa.

Djarot memastikan akan menertibkan kawasan itu lantaran ada bangunan yang berdiri tanpa izin dan berada di jalur hijau. Saat ini, pemerintah masih menyosialisasikan hal itu ke penghuni Kalijodo.

"Kami kedepankan pendekatan persuasif, ajak ngobrol, termasuk dirikan posko. Bagi mereka yang mau alih profesi, kami akan fasilitasi. Jika perlu, kami akan ikutkan ke pelatihan Dinas Tenaga Kerja," ujar dia.

Rencana penertiban dan penutupan kawasan Kalijodo sudah mulai dibicarakan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.

Adapun dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara telah mengeluarkan surat edaran perihal informasi penertiban dan penutupan Kalijodo sebagai bagian dari ruang terbuka hijau (RTH).

Sejalan dengan rencana tersebut, juga beredar informasi tentang adanya perlawanan yang akan dilakukan oleh warga di Kalijodo.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado