TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa depan bangsa dan negara Indonesia terancam jika kelompok LGBT diakui eksistensinya. Bahkan pernyataan Dubes Amerika Serikat (AS), Robert O Blake, yang mendukung kelompok LGBT Indonesia merupakan salah satu cara melemahkan kekuatan dan kesatuan Indonesia dari dalam negeri.

Penolakan atas kehadiran kelompok LGBT tidak terkait dengan hak asasi manusia tetapi lebih pada masa depan Indonesia yang sangat tergantung pada munculnya generasi-generasi berikutnya.

Pengakuan atas kehadiran LGBT akan memicu generasi mendatang tidak memiliki identitas. Demikian diungkapkan Ketua Umum Gerakan Wanita Nusantara (Granita), Dian Wisdianawati dalam rilisnya kepada media, Senin (15/2).

“Ini bukan masalah hak asasi manusia, tetapi ini masalah masa depan bangsa dan negara. Jika pernikahan sejenis diakui di Indonesia, lalu siapa yang akan melahirkan generasi yang akan datang dan bagaimana nasib masa depan bangsa?"

"Apakah LGBT menular ? Silahkan tanya kepada ahlinya ataupun searching di google seabreg pengetahuan bisa dibaca di situ."

"Dan karena itulah, mendukung dan mengijinkan pernikahan sejenis serta mengakui kehadiran LGBT sama saja dengan meletakan masa depan bangsa pada masalah yang serius,” ujar Dian Wisdianawati.

Dijelaskan lebih lanjut, isu yang dilontarkan Dubes AS juga jelas sekali motifnya.

AS ingin menghancurkan Indonesia dari dalam dengan mengaitkan antara kehadiran LGBT dan demokrasi.

Dukungan terhadap LGBT tidak ada kaitannya dengan kehidupan demokrasi.

Ada tatanan budaya, ada tatanan moral di Indonesia yang harus dihormati dan itu berbeda dengan apa yang berlaku di AS.

“Ini Indonesia dan bukan AS. Setiap hak dasar yg telah dianugerahi Tuhan seperti hak hidup, hak berkarya, hak berekonomi mencari penghidupan yang layak bagi diri dan keluarganya, itu musti dijunjung sepenuhnya oleh setiap orang! Karena Tuhan menciptakan manusia dengan suatu tujuan, yang senantiasa berpasang-pasangan. "

"Hukum alam itu menjelaskan perkembangan biak dari suatu mahluk terjadi karena mereka diciptakan berpasang-pasangan dengan jenis kelamin yang berbeda."

"Jika tidak mungkin berkembang biak karena pernikahan sejenis atau penyimpangan dari hukum alam, lalu bagaimana masa depan Indonesia harus ditata?” tanya Dian.

Ketua Granita itu mengurai lebih lanjut, pengakuan secara resmi atas kehadiran LGBT membuka kotak pandora atas masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Pengakuan atas kehadiran LGBT akan menghancurkan generasi ke generasi mendatang. Jika suatu penyimpangan dengan alasan hak asasi manusia kemudian diakui sebagai bukan penyimpangan (normal), Dian menjelaskan, Indonesia dapat memprediksi, kapan negara ini akan hancur tanpa harus bangsa asing menjajah Indonesia.

“Pengakuan resmi atas LGBT akan berlari pada tuntutan apakah Presiden Indonesia boleh seorang LGBT atau tidak ?"

"Dengan demikian lebih jauh lagi, apakah persyaratan calon presiden, calon gubernur, ataupun calon bupati yang harus sehat jasmani dan rohani, tidak dibutuhkan lagi ?” tanyanya.

Sekali lagi Dian mengatakan, LGBT bukan urusan hak asasi manusia.

Oleh karenanya, jika LGBT dianggap sebagai suatu kewajaran dan kenormalan, maka yang hetero (non LGBT) dikemudian hari akan dianggap sebagai suatu penyimpangan.

Oleh karena itu, Dian mengusulkan agar Dubes AS disuruh pulang kembali ke negaranya.

Dubes AS dukung LGBT

Sebelumnya, pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menegaskan dukungannya terhadap pernikahan sejenis di kalangan LGBT.

Dubes AS untuk Indonesia Robert O Blake bahkan mendesak Pemerintah Indonesia mengambil sikap serupa terkait hal itu, seperti dikutip dari Republika.co.id

"Saya tahu ini isu sensitif, tapi Indonesia sebagai negara demokrasi harus bisa memberikan contoh bagi negara-negara lain," kata Blake saat mengunjungi kantor harian Republika, Kamis (11/2/2016) lalu.

Ia mendorong Pemerintah Indonesia memberikan contoh soal pemberian kesetaraan terhadap kaum LGBT karena selama ini Indonesia sudah berhasil memimpin demokratisasi di regional melalui Bali Democracy Forum yang diadakan tiap tahun.

Terkait penolakan dari kalangan Islam terhadap LGBT, Blake mengatakan, sedianya di Amerika Serikat pemberian hak kepada LGBT, terutama terkait pernikahan sejenis, juga masih menjadi kontroversi.

Kendati demikian, sistem hukum negaranya telah memutuskan hal itu.

Ia menceritakan, Amerika Serikat belum lama ini masih kerap melakukan pelecehan terhadap kaum LGBT.

Baru belakangan saja mereka memberikan pengakuan secara meluas.

Dalam pandangan Blake, sesuai kebijakan Pemerintah AS, kaum LGBT adalah minoritas.

"Dan, ciri semua negara demokrasi adalah perlindungan terhadap kaum minoritas," kata Blake. (*)