TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Salah seorang warga di RW 05, Eni (51) mengaku tak pantas kediamannya dibongkar oleh petugas gabungan. Tak hanya dia, diakuinya, masjid, bangunan PAUD atau majelis ta'lim dan gereja juga memiliki sertifikat tanah.

"Kita punya girik ini dan memang ini menempati tanah negara. Surat ini menjadi pegangan kami menempati lahan di Kalijodo. Surat ini, bukanlah merupakan surat hak milik, tapi girik. Nih lihat, penulisan kata perkatanya masih kayak jaman dulu," akuinya sambil memegang kedua kertas sudah menguning terlaminating.

Eni mengaku, dengan memegang surat tersebut turun temurun dari kakeknya yang sudah lama tinggal di Kalijodo, dirinya yakin kediamannya tidak dibongkar petugas.

Kop surat bertuliskan 'Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga - Seksi Pengairan dan Penjehatan Djakarta Raya' ini membuat dirinya semakin yakin, dirinya legal tinggal di lahan Kalijodo.

"Tahun dikeluarkannya itu tahun 1953. Kakek saya dulu sebagai pekerja tenaga pengairan di pintu air di belakang Kalijodo. Tapi saya enggak tahu, apakah surat itu bisa dijadikan alas hak. Namun, saya pernah mengurus surat akte kepemilikan tanah, tapi selalu ditolak. Ngakunya tanah pemerintah," ungkapnya.

Eni yang mengaku-ngaku memiliki kontarakan sebanyak delapan pintu itu, mengaku rugi besar apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetap bersikukuh memindahkan warga Kalijodo ke Rusunawa.

"Saya di sini enggak ngontrak ya, justru saya mengontrakkan, saya punya delapan kamar. Rugi banget saya kalau dipindahkan ke rusun. Kalau dijanjikan rumah susun otomatis bayar. Kalau gratis full, enggak bayar mau saya," katanya.

Sementara warga lainnya, Nanu (33), menuturkan, Ahok diminta untuk berpikir ulang apabila ingin merubuhkan masjid, gereja, dan PAUD yang ada di Kawasan Kalijodo.

Pria yang menyebut Ahok sebagai pria karfir tak memiliki hati nurani ini juga mengatakan, dipastikan warga ditelantarkan.

"Warga di sini gak ada yang mau pindah kemana-mana. Justru sudah nyaman di sini. Nah si Ahok ini mau rubuhin bangunan-bangunan di sini, termasuk masjid, gereja, dan PAUD di sini? Aneh banget. Itu pemimpin apa iblis sih? Agama dan nasib anak-anak sekolah dikebalangi dan mementingkan bangun RTH? Otaknya gak dipakai. Kita di sini legal, kami bukan musuh masyarakat DKI Jakarta kok," terangnya.