Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Alat Kontrasepsi Berserakan di Kalijodo

Mengenakan daster, Marni, perempuan yang lebih dari 10 tahun tinggal di kawasan Kalijodo tengah menyapu dan mengangkat barang

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
zoom-in Alat Kontrasepsi Berserakan di Kalijodo
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Salah satu kamar di Kalijodo 

Ari menuturkan, barang-barang di cafenya ia pindahkan sementara ke tempat kerabatnya. Ia mengaku belum tahu akan menetap dimana setelah digusur dari Kalijodo.

"Belum tahu saya, sementara saya pindahkan ini ke tempat saudara saya di Teluk Gong," katanya.

Sibuknya Gang Kalijodo

Warga yang tinggal di dalam gang Kalijodo RT 04 RW 5, Pejagalan, penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis siang (18/12) tampak sibuk. Menggunakan gerobak mereka mengeluarkan barang dari dalam rumah maupun cafe. Kulkas, kasur, dan AC mereka pindahkan secara gotong-royong.

Sambil memindahkan, sebagian dari mereka meneriakan keluhannya. Bahkan ada yang mengatakan jika penggusuran yang dilakukan pemprov DKI Jakarta, secara tidak langsung membuat mereka jadi pengemis. "Usaha hiburan mati, dan kita jadi pengemis," katanya.

Selain itu menurutnya, banyaknya barang bergeletakan di depan cafe, dan banyaknya warga yang memindahkan barang membuat kondisi seperti pengungsi bencana. "Seperti korban banjir ini, semuanya pindahkan barang dan kosongkan rumah," kata warga yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu di depan Wisma Ojolali yang berada di samping jalan Kepanduan II, Kalijodo, lima orang pria yang berprofesi sebagai pegawai cafe sedang berembuk memutuskan rencana setelah terkena penggusuran. Dari lima orang tersebut, dua orang memutuskan kembali berjualan martabak dan sisanya pulang kampung ke Jawa Tengah.

Berita Rekomendasi

"Saya pernah berjualan martabak, dan sekarang ini susah, sudah banyak yang jualan, bakalan susah," ujar Andi salah seorang pegawai yang memutuskan pulang kampung.

Dari obrolan kelimanya tersebut juga terdengar keluhan terhdap kebijakan penggusuran. Seharusnya menurut mereka apabila pemerintah tetap menggusur, mesti ada ganti rugi yang sepadan.

"Harusnya kita didata dan semua yang di sini dikasih ganti rugi, jadi kita punya modal buat buka usaha," katanya. (tribunnews/fik/val)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas