Calon Pasangan Ahok di Pilgub Jakarta Ini Bicara Kunci Sukses Birokrasi yang Punya Integritas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Membangun gedung, membangun jembatan, atau membangun jalan itu mudah. Tapi membangun mental manusia itu yang susah.

Bupati Batang, Jawa Tengah, Mayor Arh. (Purn) H Yoyok Riyo Sudibyo mengakui tak mudah merevolusi mental tatanan birokrasi.

Memang berat awalnya, diakui Bupati yang meraih penghargaan bergengsi Bung Hatta Ani-Corruption Award 2015 itu, membuka pengalamannya dalam Seminar "Revolusi Mental sebagai Intervensi Sosial" di auditorium Gedung H Fakukltas Psikologi UI, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/2/2016).

Pada tahun pertama dan kedua memang terasa sulit lagi berat. Karena saya bukan dari kalangan birokrat atau pemerintahan atau politikus.

"Latar belakang saya adalah berpuluh tahun di militer, berhenti lalu berdagang. Ini dunia baru dan saya melakukannya sambil berjalan," demikian pengalaman awal Yoyok menjabat Bupati Batang.

"Saya begitu masuk 2012, binggung. Kan anak buah saya ada yang sudah 30 tahn bekerja, 35 tahun. Mereka, itu kalau bela diri, ilmunya sudah taici master. Saya belum bisa. Binggung saya," kenangnya.

Bersyukur banyak juga yang membantunya. Juga disertai teguhnya komitmennya. Karena dia sadari godaan terbesar ada pada diri sendiri, sehingga harus betul-betul mampu menjaga komitmen yang tekah dibuatnya dati awal.

Yoyok pun membuat surat kepada seluruh kepala dinas tidak menerima tamu mengatasnamakan dirinya, tim sukses, keluarga, dan lainnya. Apalagi meminta fee proyek.

Pasalnya Yoyok bukanlah orang partai dan memang tidak mau berpolitik. Dulu dia maju independen, tapi satu hari sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada lima partai masuk mendukunganya.

Perbaikan sistem birokrasi langsung diterapkannya. Melalui pertemanannya,sejumlah lembaga mendukung komitmennya. Yakni, Ombudsman, BPKP, BPK, ICW, KPK dan LSM lainnya yang bergerak di bidang anti korupsi.

Yoyok tegaskan, sebagai pemimpin di Kabupaten Batang, terdapat tiga hal yang menjadi kewajibannya.

Pertama, harus birokrat yang ada di daerahnya. Artinya, terkait sumber daya manusianya.

Kedua, kalau PNS itu bekerja dengan menggunakan sistem dan aturan. Terakhir, karena APBD dan PAD Batang kecil, Yoyok berkomitmen betul-betul ingin mengamankannya dan benar-benar terserap kepada rakyat.

Karena itu, Yoyok membuat pakta integritas dengan Ombudsman di bidang layanan publik. Begitu juga dengan BPKP dan lainnya.