Tribunnews.com, Jakarta - Dengan tenang, Abraham Lunggana alias Lulung menjelaskan kepada Kompas.com perihal persiapan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk ikut dalam Pilkada DKI 2017. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta itu merasa khawatir partainya tak bisa ikut.

"Partai saya dizalimi," kata Lulung di ruangannya di Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Dugaan Lulung bukan tanpa alasan.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly telah menghidupkan kembali kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung.

Bagi Lulung, upaya pemerintah lewat Yasonna itu sangat kejam.

Lulung yang merupakan bagian dari kubu Djan Faridz, pengurus DPP hasil Muktamar Jakarta, mengungkapkan penertiban surat keputusan (SK) Menkumham untuk PPP merupakan konspirasi besar untuk mengebiri partainya.

Dampaknya, lanjut Lulung, pada proses pencalonan dirinya di Pilkada DKI.

"Konspiransi besarnya berdampak pada Haji Lulung. Jujur saja, kalau Haji Lulung jadi calon kan perlu diperhitungkan juga. Siapa yang gak memperhitungkan Haji Lulung saat ini?"

Membentuk relawan

Lulung menyampaikan niatnya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta secara independen jika PPP kubu Djan Faridz tak bisa ikut Pilkada DKI 2017.

Seperti Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang memiliki relawan Teman Ahok, Lulung juga membentuk Jaringan Suka Haji Lulung (JSHL).

Relawan Lulung bertugas untuk mengumpulkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga DKI Jakarta sebagai syarat maju dalam Pilkada.

Ia juga menenggatkan waktu, hingga bulan Juni, minimal 600.000 KTP sudah terkumpul sehingga ia bisa melenggang menuju DKI 1 lewat jalur independen.

Saat ini, lanjut Lulung, dia bersama JSHL sudah bergerak. Salah satunya adalah mengadakan pertemuan dengan tokoh ulama, PPP, masyarakat Betawi, dan organisasi masyarakat lainnya untuk mendukung dirinya maju dalam jalur independen.