TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah orang yang mengatasnamakan Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) menyambangi kantor Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2016).

Ketua Koordinator PPAD, Cecep Handoko, menjelaskan mereka ingin bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno untuk mengajukan protes adanya ketidakadilan yang dirasakan para sopir angkutan umum berpelat kuning dengan angkutan umum seperti taksi online yang berpelat hitam.

"Kehadiran kami ke sini atas dasar kekecewaan yang memuncak. Kami merasakan ketidakadilan," ujar Cecep di Kantor Sekretariat Negara.

Ketidakadilan yang dimaksud Cecep yakni, para sopir angkutan umum berpelat kuning terikat dengan regulasi, sementara taksi online yang berpelat hitam tidak terikat dengan regulasi.

"Jelas biaya kami mahal, karena terikat regulasi. Banyak potongan retribusi . Sementara angkutan berpelat hitam itu tidak terikat dengan regulasi," kata Cecep yang juga berprofesi sebagai sopir bajaj.

Kemudian, mereka dipersilakan bertemu dengan Mensesneg Pratikno.

Seusai pertemuan, Cecep menyampaikan rasa terima kasihnya karena Pemerintah memberikan solusi kepada mereka para sopir angkutan umum berpelat kuning ini.

Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan surat permintaan agar memblokir aplikasi taksi online.

Surat permintaan tersebut akan diteruskan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk ditindaklanjuti.

Sejumlah orang dari PPAD tersebut terdiri dari sopir taksi hingga sopir bajaj. Selain para sopir, hadir juga Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah dan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Ismail Cawidu.