TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana yang akrab disapa Haji Lulung menyarankan, agar Pemprov DKI Jakarta harus lebih bijak jika ingin melakukan penataan kota khususnya penertiban terhadap lahan milik pemerintah.

Hal ini disampaikan Haji Lulung kepada Kompas.com ketika menanggapi rencana Pemprov DKI untuk melakukan penertiban di Kampung Luar Batang, Jakarta Utara.

"Artinya, kalaupun itu (Kampung Luar Batang) dilakukan penertiban, kalo gubernurnya ingin dicintai oleh rakyat, bangun komunikasi dengan baik, jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan otoriter," kata Haji Lulung saat ditemui di posko relawan "Suka Haji Lulung", Jalan Fachrudin, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2016).

Haji Lulung menyebut, penertiban yang selama ini dilakukan Pemprov DKI khususnya semasa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sama sekali belum menyentuh masyarakat.

Dia menyebut  kekurangan dari cara Pemprov melakukan penertiban yakni tidak adanya konsep penataan.

"Kalo penataan, dari penertiban, solusi, relokasi, sampai pascanya harus dilakukan. Masyarakat yang dititipkan di rusunawa, harus diawasi sampai mereka layak hidup di tempat yang baru," kata Lulung.

Penulis : David Oliver Purba