"Untuk ERP, saat ini sudah masuk dalam proses lelang di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Mudah-mudahan pemenang lelang bisa ditemukan pada Juni mendatang. Jadi awal atau pertengahan 2017, ERP sudah bisa dioperasikan," katanya.

Macet parah

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriayatna, memprediksikan jika penghapusan 3 in 1 benar-benar dilakukan akan terjadi kemacetan hebat di tengah kota.

"Dipastikan akan lebih macet lagi. Khususnya di kawasan ring 1 yang selama ini kendaraan bisa teruarai karena adanya 3 in 1. Kita lihat saja nanti," kata Yayat.

Kemacetan akan terjadi, di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH. Thamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, sertta beberapa ruas jalan lainnya.

"Apalagi nanti pada saat jam-jam sibuk, yaitu pukul 07.00-10.00 dan 16.00-19.00," katanya.

Karena itu, jika penghapusan 3 in 1 hanya sebatas karena adanya modus eksploitasi anak, seharusnya bisa dikaji lebih mendalam.

Karena hal tersebut merupakan masalah sosial, bukan karena kegagalan sistem.

"Sebenarnya tidak bisa ditepis, bahwa 3 in 1 sudah sukses membatasi roda empat untuk masuk ke dalam kota. Jadi seharusnya, penghapusan dasarnya bukan karena ada bayi yang dimanfaatkan untuk menjadi joki dan diberi obat penenang. Harus ada kajian yang lebih mendalam lagi," katanya.

Dibarengi

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan, seharusnya kebijakan itu dibarengi dengan pengoperasian ERP.

Meskipun, untuk penghapusan nanti, baru sebatas uji coba.

"Sebenarnya kan pembatasan kendaraan itu selain mengurai kemacetan juga memicu pembenahan transportasi massal. Kalau dihapus, bukan hanya tambah macet, tetapi perbaikan transportasi massal akan bertambah lambat. Jadi kajiannya harus dilakukan dengan sedetail mungkin, agar dampaknya juga terlihat jelas," katanya. (mohamad Yusuf)