Ini Keluh Kesah Warga Korban Reklamasi Pantura Jakarta ke Bang Idrus
Blok Empang ini merupakan salah satu dari empat bagian wilayah di Muara Angke
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhamad Idrus bertemu dengan warga yang setuju dan tidak setuju terkait reklamasi pantai Teluk Jakarta di halaman rumah Syair, ketua dari Kelompok Kampung Nelayan Blok Empang Muara Angke, Jakarta Utara.
Blok Empang ini merupakan salah satu dari empat bagian wilayah di Muara Angke yang juga dikenal sebagai kampung nelayan, selain Kompleks Pengasinan dan Kali Adem.
"Miris mendengar pendapatan nelayan yang turun drastis, ini ada yang salah tata kelola dari Pemprov DKI," ujar Idrus dalam pernyataannya, Rabu(6/4/2016).
Sarkim, warga yang berprofesi sebagai nelayan menyatakan tidak setuju dengan adanya reklamasi pantai Teluk Jakarta.
Ia mengeluhkan pendapatannya yang semakin berkurang akibat reklamasi pantai.
Dari pendapatan saat sebelum reklamasi bisa mencapai Rp. 400.000.- hingga Rp500.000, dengan modal Rp 150.000 kini pendapatannya hanya Rp 60.000 hingga Rp. 70.000 saja dengan modal yang sama.
Bahkan, Sarkim pun kerap kali dicegat petugas saat tengah melaut mencari nafkah.
“Saya jadi nelayan juga kan karena disuruh istri dan anak saya," ujar Sarkim kepada warga dan Calon gubernur DKI, Muhamad Idrus.
Sementara itu, ada juga warga yang setuju terhadap reklamasi pantai Teluk Jakarta, seperti yang diungkap H Sualeni.
"Masa orang lain kebagian jatah, kita nggak kebagian?” Tutur H Sulaeni.
Dalam rangka menarik simpati masyarakat agar setuju terhadap reklamasi pantai, ada sebagian warga yang diberi “jatah” dan ada juga bantuan ke masjid-masjid.
Idrus, yang juga sering disebut “Darah Baru Jakarta” ini mengatakan masyarakat Jakarta tidak perlu uang belaka. Masyarakat harusnya bukan dikasih uang. Harusnya warga dikasih tanah dan rumah yang sah jadi hak milik warga.
"Para penguasa harusnya berhenti membodohi masyarakat hanya untuk kepentingan mereka. Masyarakat jangan mau diadu domba begini,” tuturnya.
Lebih lanjut Idrus menyampaikan, reklamasi harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan terjadi.
Pemerintah, lanjut Idrus harus mau mendengarkan suara para nelayan yang akan merasakan dampak langsung dari reklamasi ini.
