TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Camat Penjaringan, Abdul Khalit, mengklaim warga di pemukiman kumuh Pasar Ikan, Jakarta Utara telah menerima upaya penertiban.

Dia menjelaskan, 352 Kepala Keluarga (KK) dari total 396 KK yang mendapat jatah rumah susun akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Dari 396 KK, yang sudah ke rumah susun ada 352 KK. Mereka menyadari di relokasi ke rusun," tutur Abdul Khalit kepada wartawan ditemui di lokasi, Senin (11/4/2016).

Sementara itu, bagi mereka yang belum mau pindah dari lokasi telah diberikan peringatan.

Mereka sudah diminta mengangkut barang. Pemprov DKI Jakarta membantu pengangkutan.

Dia menegaskan sudah tak ada lagi warga menolak. Sebab, warga telah diberikan pengertian.

Pemprov DKI Jakarta tak memberikan ganti rugi hanya ada relokasi ke Rusun Rawa Bebek dan Marunda.

"Mereka sudah pada berkemas. Kami tegaskan tak ada ganti rugi. Sudah tak ada penolakan tinggal mengangkut barang menggunakan truk dan bus. Ini untuk membantu ke rusun yang ditetapkan," kata dia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penertiban pemukiman kumuh di kawasan Pasar Ikan, Jakarta Utara akan selesai pada Senin (11/4/2016) ini.

Camat Penjaringan, Abdul Khalit, mengatakan petugas telah menertibkan pemukiman warga di zona pertama (RT 11) dan zona ketiga (RT 2 dan sebagian RT 1).

Setelah merampungkan zona pertama dan zona ketiga, petugas akan segera menetertibkan zona kedua (RT 1 dan RT 12).

Dia menjelaskan, proses penertiban diawali dari diselenggarakan apel bersama antara TNI, Polri, Satpol PP, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sebanyak 4726 personil dikerahkan ke lokasi.

Sementara itu, para warga mulai meninggalkan lokasi penertiban. Sebanyak 352 kepala keluarga (KK) dari total 396 KK sudah memilih pindah ke rumah susun (Rusun) Rawa Bebek dan Marunda.