TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sunny Tanuwidjaja, staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak terlibat dalam kasus suap Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Sunny menyebut tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur Ahok terutama dalam kebijakan untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi.

Dua Raperda itu soal Rencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Saya mau melobi siapa? Pak Gubernur (Ahok)?" ujar Sunny di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2016).

Dalam pelbagai kesempatan saat melakukan diskusi kebijakan, kata Sunny, Ahok berwatak keras.

Satu contohnya, saat Sunny mendampingi Ahok saat masih menjabat sebagai wakil gubernur.

Saat itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta.

"Saat dia masih jadi wakil gubernur, saya sebenarnya mendukung UMP jangan dinaikkan. Pak Gubernur (Ahok) bilang, harus naik 40 persen. Saya debat sama dia, eh digebrak meja saya sama dia, kapok saya debat sama dia," kata Sunny.

Namun begitu, Sunny tidak membantah bila dirinya bertugas untuk menyusun jadwal pertemuan antara Ahok dengan pelbagai pengusaha.

"Bukan ngatur loh ya, misal Pak Ahok bilang, 'saya ingin ketemu dia, bisa dijadwalkan enggak?' atau pengusaha bilang, 'saya mau ketemu Pak Ahok dijadwalkan bisa enggak? Mau siapa pun, enggak semua juga lewat saya, kadang-kadang bisa langsung," kata Sunny.