TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua BPK Harry Azhar Aziz dikritik terkait kasus RS Sumber Waras.

Pasalnya, dalam wawancara di sebuah stasiun televisi Kamis 14 April 2016, Ketua BPK menyatakan bahwa pembayaran lahan RS Sumber Waras dari Pemprov DKI ke Yayasan Sumber Waras sebesar Rp 750 Miliar dilakukan secara tunai (cash) pada malam tahun baru.

Berikut kutipannya "Ini mau tahun baru tiba-tiba ada pembayaran tunai, ada apa ini?"

Seorang pendukung Ahok (Ahokers) Nong Darol Mahmada mengatakan sebelum lebih jauh cek data dan dokumen maka akal sehat pasti bertanya-tanya.

"Masuk akal kah uang sebesar Rp 750 Miliar dibayar tunai?" ujar Nong Darol dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Nong Darol memberi argumentasi.

Menurut dia, uang tunai Rp 750 miliar dalam bentuk pecahan 100 ribu, beratnya akan mencapai 7,5 ton.

"Belum termasuk bungkus dan brankas-nya. Bagaimana pengirimannya, pengamananya dan penggudangannya?" kata aktivis perempuan dan aktivis kebebesan beragama ini.

Lanjut Nong, menghitung uang tunai Rp 750 Miliar yang setara 75.000 gepok, bila rata-rata butuh waktu 15 detik per gepok, akan menghabiskan waktu sekitar 13 hari non-stop.

"Lalu dari mana bisa ngambil uang tunai Rp 750 Miliar? Cuma bisa dari Bank Indonesia," kata Nong.

Dan yang pasti, menurut dia, akan menjadi pertanyaan BI, untuk apa uang dalam volume sebesar itu.

Lebih jauh Nong mengatakan dari data dokumen, pembayarannya memang pakai cek nomor CK
493387 perpindahan antar rekening di Bank DKI.

Tanggal deposit ceknya 30 Desember 2014 dan masuk rekening RS Sumber Waras tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 717.905.072.500 Miliar.

Bersama itu pula, kata Nong, dibayarkan untuk pajak dengan cek no CK 493388 sebesar Rp. 37.784.477.500.