TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan sikap perhimpunan nelayan dan aktivis lingkungan yang menolak reklamasi 17 pulau di Jakarta.

Sebab, ia menilai yang sejauh ini diprotes hanya pulau reklamasi garapan PT Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Land.

Padahal, kata dia, masih ada pulau-pulau reklamasi lainnya yang digarap oleh pengembang selain PT Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Land.

"Kenapa sih reklamasi yang diributin cuma Agung Sedayu dan Agung podomoro. Yang Jakpro enggak ribut, Ancol, MKY enggak ribut," kata dia di Balai Kota, Selasa (19/4/2016).

Tidak hanya itu, Ahok juga mempertanyakan tidak adanya aksi penolakan terhadap proyek reklamasi saat gubernur terdahulu, Fauzi Bowo atau Foke menerbitkan izin pelaksanaan untuk Pulau C dan D pada 2012.

"Pernah enggak mereka protes dari zaman dulu? Izin dikeluarkan dari Pak Foke banyak pulau," ujar dia.

Ahok tak mau berspekulasi dengan menghubungkan aksi nelayan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017.

Ia justru lebih meyakini aksi tersebut berhubungan dengan tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menerima suap dari PT Agung Podomoro Land, beberapa pekan silam.

"Aneh, kenapa reklamasi pulau lain mereka tidak pernah nyerang, hanya nyerang Agung Sedayu dan Agung Podomoro. Pada saat yang sama DPRD ketangkap minta duit melulu ke Podomoro. Saya juga bingung," ucap Ahok. (Alsadad Rudi)