Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghapus jalur cepat-jalur lambat di kawasan Senayan hingga Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Nantinya trotoar di sekitar Senayan juga akan diperlebar berkisar 10 meter.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan rencana perlebar trotoar selaras dengan uji coba penghapusan Three in One (3 in 1) selesai. Setelah 3 in 1 dihapus, diharapkan 600 armada bus Transportasi Jakarta (TransJakarta) dapat beroperasi.

Kemudian, jalur kendaraan roda dua atau motor akan dilarang untuk melintas di kawasan Senayan hingga Jalan Medan Merdeka. Jalur cepat-jalur lambat sepanjang jalan itu juga akan dihapus, sehingga dapat membuat trotoar diperlebar.

"Tunggu selesai uji coba penghapusan 3 in 1. Motor bisa melintas dari belakang. Busnya harus banyak. Jalur lambat itu, pembatas pohon, mesti dibongkar jadi trotoarnya luas," kata Ahok di Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (19/4/2016).

Dia menyebut lebih mengutamakan warga Jakarta agar menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki. Untuk menyelesaikan permasalahan transportasi di Jakarta, kata Ahok, pilihannya ada dua, menambah ruas jalan atau menambah transportasi umum.

"Kita mesti milih untuk Jakarta. Anda harus pilih, nambah jalan yang tidak pernah cukup atau Anda nambah transportasi masal dan nambah jalur peleberan pejalan kaki," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Untuk meminimalisir polusi di Jakarta, Ahok ingin tanaman yang ada di kawasan Senayan-Jalan Medan Merdeka tidak terkena imbas karena penghapusan jalur cepat-jalur lambat.

Dia tengah menginstruksikan pihak Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga) dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta untuk memindahkan tanaman ke trotoar yang nantinya diperlebar menjadi sepuluh meter.

"Tanaman tidak dipotong, kita pindahin. Jadi mau kita pindahin ke kiri. Jad jalurnya mobil tetap sama, cuma tanaman ditancepin di pejalan kaki atau trotoar. Jadi trotoarnya bisa 9,5-10 meter," ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan saat rapat kordinasi bersama dengan pihak kepolisian, akademis dan lembaga konsumen yang dilakukan Kamis (14/4), pihak kepolisian, akademis dan lembaga tersebut mengusulkan apabila 3 in 1 dihapus, DKI harus menyiapkan program pengganti yang lebih cepat.

Program pengganti, yakni menambah layanan transportasi umum, sterilisasi, rekayasa lalu lintas. Sebab, untuk memberlakukan Electronik Road Pricing (ERP) yang merupakan satu-satunya program pengganti 3 in 1, pihaknya harus melakukan lelang terlebih dahulu.

Sementara, saat ini, kata dia, pihaknya masih menunggu keputusan Ahok untuk melimpahkan kewenangan lelang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ERP di Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta.

"Saat ini sudah ada 600 bus pemberian Kementrian Perhubungan. Sopir sudah ada. Kami minta PT Transportasi Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya mengurus admnistrasinya dengan cepat. Kalau itu terealisasi dalam masa perpanjangan ujicoba, saya dan Dirlantas berani memberlakukan pelarangan speda motor sampai dengan Senayan," imbuh Andri