Teguh Santosa Daftar Bacagub ke Demokrat, KedaiKOPI Beber Survei 'Mengejutkan'
Hendri Satrio menilai Teguh memiliki peluang besar untuk mendapatkan tiket dari partai politik.
Editor: Robertus Rimawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diiringi tim kesenian marawis dan pawai Nusantara, bakal calon gubernur DKI Jakarta Teguh Santosa tiba di Kantor DPRD Partai Demokrat di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Jumat siang (22/4/2016).
Teguh dan rombongan berjalan kaki sekitar 500 meter dari sebuah rumah makan di kawasan itu.
Wartawan senior yang juga dosen di tiga universitas itu mengantarkan formulir pendaftaran bacagub dari Partai Demokrat yang telah diisinya.
Formulir tersebut diambil Teguh dua pekan lalu (8/4/2016).
Selain membawa papan spanduk "Bang Teguh 24 Jam" dan umbul-umbul khas Betawi, peserta pawai mengenakan baju berbagai suku.
Teguh pun melilitkan dasi pramuka di lehernya.
Setiba di halaman kantor DPD Partai Demokrat, tim kesenian palang pintu Betawi memperlihatkan kepiawaian mereka bertukar pantun dan bermain silat, sebelum akhirnya Teguh Santosa dan rombongan yang terdiri dari sekitar 100 peserta pawai dipersilakan naik ke lantai tiga kantor DPD Partai Demokrat.
Di lantai tiga, Teguh disambut Ketua Tim Penjaringan Bacagub DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Brigjen (purn) Raja Mantan Purba yang didampingi Ketua Seksi Pendaftaran Bacagub DKI Jakarta DPD Demokra, Krisna Salmun.
"Setelah ini kami akan memverifikasi data bacagub, diikuti wawancara. Selanjutnya akan kami kirimkan minimal dua nama ke DPP," ujar Raja Mantan Purba.
Usai menyerahkan form pendaftaran, kepada media Teguh menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan Partai Demokrat kepada figur dari luar partai.
Sebagai orang yang tidak dibesarkan partai politik Teguh merasa perlu bersilaturahmi dengan partai-partai politik yang memberikan kesempatan pada tokoh non-partai.
"Salah satu misi saya adalah untuk meletakkan kembali demokrasi pada tempatnya. Partai politik adalah saluran yang paling bisa diandalkan dalam rekruitmen politik untuk jabatan-jabatan publik," ujar alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran itu.
Dua tahun terakhir, ujar Teguh, ada kekuatan yang mengabaikan partai politik dan mendelegitimasi parlemen. Ini, kata dia lagi, tidak benar dan tidak bisa dibiarkan.
"Sudah seharusnya kebijakan pembangunan dibicarakan antara eksekutif dan parlemen agar rakyat mendapat hasil terbaik. "
