TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi membantah tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut Rustam bersekutu dengan Yusril Ihza Mahendra.

Tudingan itu dilayangkan Ahok saat menggelar rapat penanggulangan banjir di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).

Ahok sempat ngamuk karena Rustam tidak juga memindahkan warga yang ada di bawah kolong tol di kawasan Ancol.

Padahal, akibat warga kolong tol itu aliran air menuju hilir terhambat alias telah terjadi bottleneck, dan perintah untuk melakukan normalisasi aliran tersebut diakui Ahok sudah diberikannya sejak tahun lalu.

"Kalau ada warga disitu dipindahin dong apa susahnya sih, kenapa Bapak enggak jalan, jangan-jangan Pak Rustam ini satu pihak dengan Yusril lagi nih," ujar Ahok di tengah rapat

Rustam hadir saat rapat tersebut. Bantah tudingan itu, Rustam menulis di akun Facebook pribadinya. Tulisan itu berjudul "Bekerja dengan hati, suatu ironi".

Saat dikonfirmasi, Rustam membenarkan bahwa itu memang tulisan yang diungkapkan dari hatinya, "Iya saya yang buat," ucap Rustam saat dihubungi Minggu (24/4/2016).

Tulisan itu berisikan, bahwa Rustam sama sekali tidak bersekongkol dengan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Begini tulisnya:

"Berpikir, berbicara dan berbuat yang terbaik bagi wilayah dan masyarakat Jakarta Utara adalah obsesi saya. Jika ada sedikit perbaikan yang dirasakan di Jakarta Utara seperti agak berkurangnya daerah genangan di Jakarta Utara, atau Jakarta Utara sedikit lebih bersih, atau juga yang masih segar dalam ingatan kita yaitu lenyapnya kawasan lokalisasi prostitusi Kalijodo.

Saya selalu mengatakan bahwa itu adalah hasil kerja team dan atas dukungan masyarakat, saya tidak pernah mengklaim bahwa pekerjaan itu prestasi kerja saya sendiri. Bekerja dan memberikan yang terbaik menjadi tekad saya.

Khusus untuk penertiban atau pembongkaran, saya tidak pernah ragu apalagi takut melaksanakan tugas itu. Sebagaimana yang saya tunjukkan pada saat penertiban di beberapa bagian wilayah di Jakarta Utara termasuk di Jalan Tubagus Angke, Kali Karang, Kali Cakung Lama, Anak Kali Ciliwung Ancol, Lokalisasi Kalijodo, Pasar Ikan, dan di beberapa tempat lainnya.

Cuma memang dalam penertiban atau pembongkaran yang menyangkut orang banyak saya bertindak ekstra hati-hati, dengan perhitungan matang dan harus terkoordinasi dengan unit-unit terkait dan melalui pengkondisian secara baik. Ini mungkin terkesan atau dilihat oleh orang lain saya terlalu lamban.

Satu hal yg menjadi kunci dalam penertiban atau pembongkaran pemukiman adalah ketersediaan dan kelayakan rumah susun sebagai tempat relokasi penghuni atau penduduk yang akan ditertibkan. Ini suatu keharusan yang tidak boleh ditawar.

Walau saya berlatar belakang pendidikan di bidang ilmu politik, dan juga berkawan dengan orang politik (sesama mantan aktifis pada saat muda atau mahasiswa), tapi dengan kesadaran penuh bahwa dalam pelaksanaan tugas saya sebagai PNS atau Aparatur Sipil Negara, saya tidak mau mengaitkan pelaksanaan tugas dengan kepentingan politik orang atau golongan tertentu.