Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihak swasta tetap dilibatkan dalam pembangunan proyek reklamasi atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

"Swasta tetap dihargai. Kan Presiden juga tidak ingin kepercayaan investor hilang," ujar Basuki atau sapaan akrabnya Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Namun, Ahok mengatakan bahwa ada pembatasan peran swasta dalam pembangunan mega proyek tersebut.

Sebab, selama ini pihak swasta lebih banyak berperan dalam proyek reklamasi.

"Kami yang ngatur. Jadi Presiden menanyakan kenapa kacau? Karena selama ini swasta yang banyak mendrive. Harusnya kita Pemerintah yang buat kerangka yang jelas kamu mainnya di sini nih. Makanya mau suruh selesaikan oleh Menko Pak Rizal itu," kata Ahok.

Sementara itu, Sektretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Jokowi meminta agar proyek NCICD itu dikendalikan sepenuhnya Pemerintah Pusat.

"Presiden tekankan proyek ini tidak dikendalikan oleh swasta, tapi sepenuhnya dalam kontrol Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat," ujar Pramono di Kantor Presiden.

Presiden Jokowi menginginkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyelesaikan rencana besar proyek tersebut selama 6 bulan, selama masa moratorium pembangunan proyek reklamasi.

"Presiden memberi arahan dan sekaligus minta Bappenas selama moratorium 6 bulan ini untuk selesaikan planing besar, antara program Garuda Project dengan terintegrasi bersama reklamasi 17 Pulau," kata Pramono.