Gusur Kampung Luar Batang, Rachmawati Soekarnoputri Sebut Ahok Otoriter!
"Ini namanya diktaktor mayoritas, tirani," tegas Rachmawati.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengenakan kaca mata hitam, pendiri Yayasan Pendidikan Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri menyambangi Kawasan Revitalisasi Wisata Bahari Sunda Kelapa tepatnya di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016).
Adik presiden ke-4 Megawati Soekarnoputri ini datang menyapa warga Kampung Luar Batang dengan didampingi Mantan Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora) RI, Adhyaksa Dault.
Pada kesempatan itu Rachmawati memprotes penggusuran Kampung Luar Batang.
Kata dia, apabila Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaha Purnama (Ahok) tetap melakukan penggusuran maka itu disebut pemimpin otoriter.
"Saya udah mengatakan penguasa sekarang ini otoriter gitu loh. Sikapnya otoriter benar. Itu kan enggak bisa dibiarkan karena kita ini negara demokrasi kok. Enggak begini dong seharusnya. Ini namanya diktaktor mayoritas, tirani," tegas Rachmawati.
Menurut dia, perbuatan Pemprov DKI merelokasi hingga mengusir warga merupakan perbuatan sewenang-wenang.
"Jadi enggak bisa ya dibikin dengan perbuatan mengusir warga, ya katakanlah dengan sewenang-wenang. Bahkan saya dengar kemarin diturunkan dengan aparat itu sebenarnya melanggar dari keamanan publik untuk ketertiban publik. Bahasanya mau menertibkan, tapi justru membuat keresahan sosial. Bahkan, ini problematikanya klase," ungkapnya.
Dikatakannya, penggusuran Kampung Luar Batang menjadi sebuah kesenjangan sosial. Terjadinya kesenjangan sosial, menurut dia, yakni Pemprov DKI hanya mementingan orang-orang dari kalangan tertentu.
"Yang 'berkuasa' ini hanya memilih pada kepentingan orang tertentu saja. Khususnya para cukong-cukong, para korporasi besar lah. Nah ini diuntungkan dengan masalah beginian," katanya.
Terkait rencana pemerintah DKI tetap menggusur Kampung Luar Batang, Rachmawati mengatakan harus dilakukan secara manusiawi.
"Ya diberikan secara manusiawi loh. Ada jalan keluar apa enggak. Ya tadinya saya pikir kalau tidak dibikin penggusuran seperti ini, pemerintah harus buat masterplannya dulu bagaimana. Atau, bikin Kampung Nelayan yang bagus gitu loh. Jangan kayak menggusur begini. Apalagi reklamasi, saya menolak. Kalau reklamasi pokoknya saya jelas menolak. Menurut saya, reklamasi itu jelas diperuntukan kepada yang punya. Enggak ada urusannya sama rakyat," ucapnya.
Penulis: Panji Baskhara Ramadhan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.