TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengenakan kacamata hitam, pendiri Yayasan Pendidikan Bung Karno atau Universitas Bung Karno, Rachmawati Soekarno Putri menyambangi Kawasan Perevitalisasian Wisata Bahari Sunda Kelapa.

Ia datang ke Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016).

Adik Megawati Soekarnoputri ini datang menyapa warga Kampung Luar Batang didampingi Mantan Mentri Olahraga dan Pemuda (Menpora) RI, Adhyaksa Dault.

Apabila Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaha Purnama tetap melakukan penggusuran terhadap Kampung Luar Batang, Rachmawati pun menyebut Ahok sebagai pemimpin otoriter.

"Saya udah mengatakan penguasa sekarang ini otoriter gitu loh. Sikapnya otoriter benar," kata Rachmawati di Kampung Luar Batang.

Dikatakan dia, pemimpin otoriter tidak bisa dibiarkan karena saat ini Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Itu kan enggak bisa dibiarkan karena kita ini negara demokrasi kok. Enggak begini dong seharusnya. Ini namanya diktaktor mayoritas, tirani,"
katanya.

Menurut dia, perbuatan Pemprov DKI merelokasi hingga mengusir warga, merupakan perbuatan sewenang-wenang.

"Jadi enggak bisa ya dibikin dengan perbuatan mengusir warga, ya katakanlah dengan sewenang-wenang," ucapnya.

Bahkan, Rachmawati pun mendengar saat penertiban Luar Batang diturunkan aparat kepolisian dan TNI.

"Itu sebenarnya melanggar dari keamanan publik untuk ketertiban publik. Bahasanya mau menertibkan, tapi justru membuat keresahan sosial. Bahkan, ini problematikannya klase," ungkapnya.

Dikatakannya kembali, penggusuran Kampung Luar Batang menjadi sebuah kesenjangan sosial.

Terjadinya kesenjangan sosial, menurut dia, Pemprov DKI hanya mementingan orang-orang berkalangan tertentu.

"Yang 'berkuasa' ini hanya memilih pada kepentingan orang tertentu saja. Khsususnya para cukong-cukong, para korporasi besar lah. Nah ini diuntungkan dengan masalah beginian," katanya.

Terkait tetap Pemerintah berencana menggusur Kampung Luar Batang, diakuinya harus dilakukan secara manusiawi.

Terlebih dahulu pemerintah harus mencari solusi untuk warga yang akan digusur.

"Pemerintah harus buat masterplannya dulu bagaimana atau bikin Kampung Nelayan yang bagus gitu loh," katanya.

Penulis: Panji Baskhara Ramadhan