TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut hari buruh bukan persoalan kenaikan upah melainkan bagaimana pemerintah memiliki solusi untuk mengatur upah yang didapat buruh.

"Bukan memaksa kenaikan upah, tapi bagaimana pemerintah membantu para buruh supaya dia punya uang untuk ditabung, untuk disimpan, dan untuk investasi," kata Ahok di rumahnya, Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (1/5/2016).

Yang terpenting, kata Ahok, pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk memerintah bisa membantu buruh untuk mengelola keuangan mereka.

"Buat apa naik gaji, tapi inflasi begitu tinggi?" kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya menekan inflasi. Hal itu demi mengurangi adanya tingkat ketimpangan antar warga Jakarta. Beberapa kebijakan dilakukan.

Misalnya, warga murah naik bus Transportasi Jakarta. Dengan begitu, diyakini Ahok, dapat menurunkan biaya hidup.

"Kami melakukan operasi pasar, gula, minyak, sayur dengan merek Food Station, kita buka Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Itu dalam rangka menurunkan biaya hidup Anda, termasuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)," imbuh dia.

Selain itu Pemprov DKI juga terus menekan biaya hidup warga dengan cara memberikan Kartu Jakarta Pinta bagi warga yang berada di garis tingkat kemiskinan. Dan membangun banyak rumah susun.

"Jadi seharusnya bukan tuntut naik gaji. Kalau kamu tuntut naik gaji, kalau kami gagal menekan inflasi itu yang membuat negara jadi bencana," ucap Ahok.

"Inflasinya tinggi, kamu enggak bisa hidup, kamu minta naik gaji, biaya produksi barang kamu tinggi, bisa enggak kamu bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN? enggak bisa," lanjut dia.

Sehingga menurut pandangannya, bukan soal menaikan gaji untuk para buruh. Tapi bagaimana buruh bisa meningkatkan produktivitasnya, kemudian biaya hidup bisa ditekan.

"Anda dapat gaji yang tidak besar pun, Anda sisanya, banyak," tutup dia.