Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan menghapus kawasan Three in One (3 in 1) pada 15 Mei 2016.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah mengatakan, berdasarkan hasil uji coba penghapusan kawasan 3 in 1 memang ada peningkatan kendaraan pribadi sekitar 24,3 persen dari total kendaraan 2.000 unit perjam.

Hal itu seiring dengan meningkatnya penumpang bus Transportasi Jakarta, yang mengalami peningkatan sekitar 2 persen dari jumlah sekitar 300 penumpang perhari.

Dengan begitu, Andri memastikan bila kawasan 3 in 1 ditiadakan selama-lamanya pasca ujicoba penghapusan 14 mei mendatang.

"Kemacetan tidak signifikan bertambahnya. Toh jalur alternatif juga masih lancar. Kami harap malah dengan kemacetan itu pengendara pribadi bisa beralih ke TransJakarta," ujar Andri Yansyah saat dihubungi Rabu (11/5/2016).

Andri menyatakan untuk mengurai kemacetan dan membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.

Pihaknya menambah bus TransJakarta dan meminta Dinas Bina Marga mempercepat pemasangan separator barikade beton setinggi 60 centimeter di seluruh koridor.

Sehingga, headway bus dapat mencapai 2-3 menit disetiap halte.

Selain itu, pihaknya juga melakukan rekayasa traffic light di kawasan 3 in 1 dan mensosialisasikan pengalihan arus lalu lintas di pintu masuk kawasan 3 in 1.

"Kami kan sudah mendapatkan 600 bus dari Kementrian yang dioperatori oleh PPD. 400 bus di dalam koridor dan 200 keluar koridor."

"Semuanya sudah beroperasi. Kami juga melakukan perbaikan angkutan umum seluruhnya di Jakarta sebagai feeder untuk naik TransJakarta," katanya.

200 bus TransJabodetabek diharapkan dapat memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan transportasi umum.

Masyarakat juga diminta beralih dari kendaraan pribadi.

Andri meyakini penghapusan kawasan 3 in 1 di Jakarta tidak akan berdampak terhadap perekonomian Ibu Kota.

Saat ini peraturan Gubernur (Pergub) untuk melelang pelaksana pembangunan Elektronik Road Pricing (ERP) di Dishubtrans telah digodok biro hukum.

"Kami harap dalam waktu satu Mingu sudah selesai. Kami yakin setelah ada pergub dalam waktu sebulan sudah mendapatkan pemenamg lelang pembanguna ERP. Kami sudah siap semuanya," ucapnya.