TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Berbagai macam kebijakan sudah dibuat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama semasa memimpin Jakarta.

Sejumlah kebijakan yang dibuat Basuki terkesan kontroversial dan menimbulkan protes keras dari warga.

Kebijakan terkait penertiban misalnya, sudah berkali-kali warga terdampak penertiban menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta.

Terkait kebijakannya selama ini, Basuki memiliki pandangan sendiri. Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini mengatakan, masih ada jarak yang tampak antara di miskin dan si kaya di Jakarta.

"Makanya kita mau semakin kurangi gap miskin kaya ini, makin kita tekan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (25/5/2016).

Ia pun mengatakan bahwa kebijakannya selama ini bertujuan mengecilkan jarak antara si miskin dan si kaya di Jakarta.

Dari segi transportasi, Ahok ingin bus transjkarta menjadi moda transportasi yang murah, tetapi juga berkualitas.

Dengan demikian, transjakarta diharapkannya bisa menjangkau semua kalangan. Beberapa waktu lalu, PT Transportasi Jakarta menambah rutenya di beberapa koridor.

Bahkan, warga di luar Jakarta kini bisa merasakan manfaat bus transjakarta.

Penertiban

Ahok juga menyampaikan bahwa kebijakannya terkait penertiban sebenarnya bertujuan mengurangi kesenjangan sosial tersebut.

Selain itu, penertiban dilakukan dalam rangka mengambil kembali aset negara.

Sebagai bentuk kompensasi pemerintah, warga yang terkena penertiban diberikan tempat tinggal di rumah susun. Anak-anak sekolah yang terdampak penertiban juga mendapatkan Kartu Jakarta Pintar.

Bahkan, Ahok mewacanakan untuk memberikan bantuan pendidikan bagi anak berprestasi, yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri.