TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini mendapatkan tanggapan dari bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

Kader Partai Gerindra yang hendak berkontestasi secara politik pada Pilkada 2017 mendatang ini menyebutkan predikat hasil audit itu merupakan sebuah tamparan keras.

"Itu tamparan sekali. Buat saya, kita tidak bisa menghadirkan WTP. Harus ada step step yang jelas bagaimana pengecualian itu tersolusikan," kata Sandiaga di Recapital Building, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Sandiaga yang berlatar belakang sebagai pengusaha menuturkan hasil audit dengan catatan dapat berpengaruh pada minat para investor untuk menanamkan modal. Terlebih, jika catatan pengecualian dari auditor tidak dapat diselesaikan.

Adanya catatan pengecualian, dinilai Sandiaga, menunjukan ketidakmampuan untuk mengelola keuangan dengan baik.

"Misalnya di perusahaan terbuka. Saya ada beberapa perusahaan terbuka yang saya jadi CEOnya waktu dulu, investor akan lari. Karena pengecualian itu menujukan kalau kita tidak bisa melakukan pengaturan keuangan dengan baik, bukan sebagai CEO saja ya, tapi jajaran ke bawah," katanya.

Mantan Presiden Direktur PT Saratoga Investama Sedaya Tbk itu menceritakan semasanya masih aktif berbisnis, dia berupaya sekuat tenaga agar perusahaannya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kalau saya sebagai CEO dari perusahaan, saya akan fight sekuat tenaga agar WTP. gimana caranya, ketika exit meeting dengan temuan-temuan itu kita coba komunikasikan, kalau tidak ada solusinya itu menjadi catatan buat kita," katanya.

Terkait laporan keuangan Jakarta, ujar Sandiaga, semestinya dapat menjadi percontohan bagi provinsi lain di Indonesia.

"Jakarta harus jadi percontohan bagi daerah-daerah yang lain, laporan keuangan DKI saja ada pengecualian, bagaimana dengan daerah-daerah lain," kata Sandiaga.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksana (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD DKI, Rabu (1/5/2016).

Pemberian opini WDP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015 merupakan yang ketiga kalinya secara beruntun. Pada 2013 dan 2014, Pemprov DKI juga mendapat hasil serupa.