Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Kisah Penyamaran Wali Kota Risma yang Berujung 'Sakit Hati'

Pernyataan seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut, menyakiti hatinya.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Robertus Rimawan
zoom-in Kisah Penyamaran Wali Kota Risma yang Berujung 'Sakit Hati'
TRIBUNNEWS.COM/AMRIYONO PRAKOSO
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (8/6/2016) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menceritakan dirinya pernah mengalami puncak kekesalan tertinggi ketika masih menjabat sebagai Kepala Bappeda di Surabaya.

Pada saat itu, ada seorang bapak yang mengatakan kepada Risma bahwa anaknya tidak dapat mengikuti ujian sekolah di Surabaya.

Bukan hanya satu anak, tetapi ketiga anak si bapak tersebut tidak dapat mengikuti ujian.

Si bapak kemudian menyampaikan dirinya belum membayar uang sekolah hingga akhirnya tiga anaknya yang berada di SMK, SMP, dan SD terancam tidak dapat mengikuti ujian.

"Bagaimana bisa? Kok tiga-tiganya tidak boleh ujian padahal sekolah sudah gratis. Makanya saya menyamar untuk bertemu dengan gurunya," tuturnya saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Dalam penyamarannya, Risma menjelaskan bahwa setiap anak diberikan beban sebesar Rp 900 ribu rupiah untuk ujian akhir.

Rekomendasi Untuk Anda

Pembagiannya, Rp 450 ribu untuk kursus, sisanya untuk jalan-jalan sekolah.

Tidak hanya ketiga orang anak dari si Bapak yang menemui Risma, ternyata masih ada sekitar sembilan orang anak lainnya yang mengalami nasib serupa.

"Akhirnya saya memutuskan kalau saya akan bayari semua yang hampir Rp 5 juta tadi itu," tambahnya.

Kemudian, Risma menyampaikan ketika akan membayar seluruh kekurangan yang berada di sekolah tersebut.

Namun, pernyataan seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut, menyakiti hatinya.

"Sakit saya saat ibu gurunya bilang, masa bayar Rp 5 juta bisa, bayar Rp 450 ribu untuk jalan-jalan saja tidak bisa. Disitu saya langsung marah sekali. Saya bilang kalau saya ini kepala Bappeda," ungkapnya.

Tri Rismaharini menegaskan bahwa hal seperti itu, tidak dapat diterapkan secara terus menerus karena tidak akan adil untuk masyarakat miskin dan pendidikan hanya dinikmati untuk orang-orang kaya.

"Saya sudah pikirkan, kalau begini terus, ini tidak adil bagi anak miskin. Saya tidak mau hal ini terus menerus," kata Risma.

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas