TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam acara konsultasi publik untuk penyusunan rekomendasi kebijakan reklamasi Pantai Utara Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat menyinggung proyek serupa di Belanda.

Gubernur DKI Jakarta itu menyebut polemik reklamasi yang kini terjadi di Ibukota Indonesia, juga pernah terjadi di negeri kincir angin. Kelompok yang dia sebut sebagai "hanya bisa protes" juga ada di sana kala itu.

"Di Belanda tahun 1820 ada debat, apakah teluk mau ditutup jadi danau air tawar atau tidak. Kalau tidak ditutup air laut naik, banyak yang mati," kata Ahok di hadapan peserta konsultasi publik di Balai Kota, Jakarta, Sabtu (11/6/2016).

Namun polemik tersebut, jelas Ahok, tidak sampai berlarut-larut seperti di Jakarta, karena Raja Belanda memberikan perintah untuk mereklamasi.

Perintah raja itu menuai protes di kalangan masyarakat.

Padahal, sebut Ahok, setelah bertahun-tahun reklamasi teluk berlangsung di Belanda baru lah manfaatnya terasa bagi masyarakat.

Mulai tidak adanya lagi banjir akibat gelombang pasang air laut hingga flora fauna yang hidup di danau pada kawasan tersebut.

"Sayangnya orang-orang yang protes itu kuburannya tidak digali dan lempari ke danau. Mereka cuma bisa protes," katanya.

Seolah memperingatkan peserta konsultasi publik yang terdiri dari perwakilan nelayan dan lembaga swadaya masyarakat, mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut selama acara berlangsung mereka direkam.

"Nanti diskusi kami hari ini kami rekam, saya upload di Youtube. Saya rasa dunia beruntung memiliki Youtube. Nanti kami upload kami tulis secara jelas, nama, apa pertanyaannya," kata Ahok.

Hal tersebut, dinilainya akan mempermalukan keturunan pemprotes proyek reklamasi yang jika nanti, berhasil.

Demikian pula nantinya reklamasi membawa dampak buruk, Ahok menuturkan keturunnya akan di-bully.

"Saya juga, nanti cicit saya bisa di-bully, buyutmu itu waktu jadi gubernur gendeng, korup, kebijakannya bodoh," katanya.