Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Catatan Ahok Soal Pembangunan Belum Tercapai di HUT Jakarta ke-489

Gubernur DKi Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki catatan tersendiri bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-489.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Catatan Ahok Soal Pembangunan Belum Tercapai di HUT Jakarta ke-489
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berfoto bersama sejumlah PNS DKI usai upacara HUT DKI ke 489 di Silang Monas, Jakarta, Rabu (22/6/2016) 

Laporan Wartawam Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKi Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki catatan tersendiri bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-489.

Ahok menyoroti beberapa pembangunan di Jakarta yang belum terselesaikan.

Semisal, meningkatkan pelayanan transportasi massal berbasis rel.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membangun Mass Rapid Transit (MRT), peningkatan Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT), dan sebagainya yang saling terintegrasi.

Tapi, hingga kini belum terselesaikan.

"Tentu transportasi massal berbasis rel belum selesai walaupun kita nanti juga akan membangun LRT," ujar Ahok di Silang Monas, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Rekomendasi Untuk Anda

Selain masalah transportasi massal yang belum terselesaikan, diakui Ahok, Pemprov DKI Jakarta juga sedang memperbaiki kondisi jalur pejalan kaki yang kurang lebar dan tidak rata.

Penyebabnya, kebanyakan permukaannya menggunakan material conblock.

"Trotoar kita itu, betul-betul jelek. Kita harus menyelesaikan 2.600 kilometer. Untuk membereskan trotoar, kalau menggunakan anggaran kita mungkin butuh waktu 25 tahun," kata Ahok.

Dia menjelaskan, demi mengurangi rentang waktu 25 tahun, dana memperbaiki trotoar bisa didapat dari kontribusi tambahan pengembang reklamasi.

"Kita akan menggunakan kontribusi tambahan pengembang," imbuh Ahok.

Sementara, untuk solusi kemacetan di Jakarta, kata Ahok, idealnya menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau penerapan jalan berbayar berbasis elektronik.

Saat ini progres ERP masih proses pelengkapan dokumen sebagai syarat lelang di lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas