TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan kerugian negara akibat pembelian lahan RS Sumber Waras senilai Rp 191 miliar.

Kerugian tersebut berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan yang diserahkan ke Kmisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya kira harus ada jalan keluarnya menurut saya," kata Zulkifli usai buka puasa bersama di KPK, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Zulkifli mengaku pernah memiliki pengalaman mengembalikan kerugian negara saat menjabat menteri kehutanan. Politikus Partai Amanat Nasional itu bercerita pernah mengembalikan biaya tiket perjalanan. Ceritanya, kisah Zulkifli, pihaknya sudah berencana berangkat ke suatu daerah namun akhirnya dibatalkan.

Zulkifli juga mengisahkan saat mereka mengadakan acara di daerah. Acara tersebut kemudian tidak terlaksana karena dipanggil Presiden.

"Kira-kira acara itu menghabiskan uang Rp 80 juta, tapi ternyata nggak jadi. Tapi kan nasi sudah jadi bubur, makan udah disewa, tempat udah disewa. Ditemukan BPK yah kita kembalikan," kenang Zulkifli.

Terkait peristiwa tersebut, Zulkifli mengatakan tidak mengantongi uang tersebut. Namun, karena memang ditemukan BPK kerugian negara, maka Zukifi mengaku mengganti kerugian tersebut.

"Apa saya ambil uangnya ? Kan nggak. Ya sudah kita patungan ramai-ramai kembalikan uang itu," kata dia.

Sebelumnya, KPK menemukan dugaan kerugian negara Rp 191 miliar dari pembelian RS Sumber Waras. BPK meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikanya.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok menolak untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut.

"Kalau enggak ada kerugian, mau dikembalikan bagaimana coba? Sekarang saya tanya, rekomendasinya itu kan mengembalikan sama membatalkan, pembelian barang itu adalah tunai dan final," ujar Ahok di Jakarta Convention Center, Selasa (21/6/2016).

"Nah kalau kamu suruh orang balikin uang, sedangkan dia merasa benar, kita merasa beli dengan benar, apa yang harus dibalikin?" tambah dia.