TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Kesehatan, Ahmad Sujudi menilai, untuk mengatasi adanya vaksin palsu diperlukan adanya pengawasan yang ketat dalam pendistribusian vaksin.

Menurutnya, pengawasan tersebut harus dilakukan mulai dari hulu sampai hilir.

"Jadi pengawasan distribusi vaksin itu harus menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir, tidak bisa terputus. Kalau bisa satu tangan," kata Ahmad dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016).

Dikatakan Ahmad, sebelumnya pengawasan distribusi vaksin itu sangat diawasi dengan ketat oleh BPOM.

Namun seiring berjalannya waktu, kewenangan BPOM mulai 'diamputasi' oleh Kementerian Kesehatan dalam mengawasi peredaran vaksin.

"Obat termasuk vaksin mulai dari hulu diawasi BPOM, itu diawasi ketat sekali. Tapi kemudian kini pengawasan itu (vaksin) bukan BPOM tapi dinas kesehatan termasuk pengawasan obat," tuturnya.

Masih kata Ahmad, untuk menghindarkan persoalan vaksin palsu ke depan, peerlunya rumah sakit lebih melakukan kewaspasaan.
Menurutnya, diperlukan audit di rumah sakit agar diketahui distributor 'nakal' yang mencoba mengedarkan produk palsu.

"Jadi rumah sakit perlu juga diaudit. Dengan rumah sakit lakukan audit, ketahuan distributornya (yang nakal)," tandasnya.