Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA) akan menggelar pengadilan rakyat terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada akhir Juli ini.

JALA menganggap Ahok terlibat korupsi di berbagai kasus yakni kasus RS Sumber Waras, reklamasi pantai utara Jakarta, dan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Koordinator JALA, Sunarto,  pada rapat koordinasi yang diselenggarakan hari ini bersama berbagai elemen masyarakat ditunjuk sebagai ketua pelaksana pengadilan rakyat.

Kepada Tribun usai rapat koordinasi, Sunarto mengungkapkan kemuakan mereka terhadap aparat penegak hukum yakni KPK, Polri dan Kejaksaan, yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Basuki.

"Pertemuan hari ini kita pastikan lintas elemen untuk melawan penindasan dan penjajahan gaya baru. Enggak ada cara lain ketika penegakan hukum sudah lemah, maka tindakan kita adalah pengadilan rakyat," kata Sunarto di Jalan Guntur, Setia Budi, Jakarta, Sabtu (16/7/2016).

Sunarto mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap sikap KPK yang mengabaikan hasil audit investigasi BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

Saat BPK mengatakan ada unsur kerugian negara, lanjut Sunarto, KPK mengatakan tidak ada unsur melawan hukum dalam pembelian lahan tersebut.

Sunarto juga mengatakan reklamasi memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat yang kehilangan hak budaya dan hak politik.

Bagi JALA, rusun yang ditawarkan kepada para warga DKI yang digusur adalah akal-akalan Ahok. Kata Sunarto, Rusun adalah gaya bisnis Basuki karena memberikan beban sewa kepada penghuni.

"Itu adalah bisnis kontrakan Ahok dengan Pemprov DKI. Padahal konstitusi kita jelas, kita membangun bahkan menjaga namanya tempat tinggal untuk rakyat. Ini rakyat sudah bertempat tinggal di Penjaringan, Luar Batang. Kok Ahok dengan libatkan personel TNI/Polri melibas habis hak-hak mereka. Kami tidak diam," tegas Sunarto.