TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menilai penerapan sistem ganjil genap tidak tepat untuk mengurangi jumlah volume kendaraan yang melintas di Jakarta.

Sani sapaan akrab Triwisaksana mengatakan ganjil genap tidak tepat diterapkan.

Selain akan menimbulkan pertentangan dari pengguna pribadi, pengawasannya juga dinilai akan lebih sulit.

"Ganjil genap belum tepat diterapkan. Pertama pajak kendaraan bermotor itu wajib pajak 100 persen. Kalau diterapkan ganjip genap, pengendara hanya bisa menggunakan selang-seling," ujar Sani di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (22/7/2016).

Pengawasan ganjil genap dinilai rumit. Sani berkaca pada pengawasan sterilisasi busway atau jalur Transportasi Jakarta.

Warga yang melintas di busway akan disanksi Rp1 juta. Tapi nyatanya masih ada saja pengendara yang melintas.

Menurut Sani, sistem three in one (3 in 1) lebih efektif seraya menunggu diterapkannya electronic road pricing atau sistem berbayar elektronik.

"Saya menyarankan 3 in 1 diefektifkan, sampai konsep ERP yang paling ideal. Tidak usah ganjil genap. 3 in 1 jauh lebih efektif, kan tiga orang. Kalau ganjil genap dua orang," kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Solusi dari Sani, 3 in 1 kembali diterapkan seraya menunggu ERP. Dan kendaraan umum juga harus ditambah jumlahnya, juga ditingkatkan fasilitasnya.