TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah mengumumkan keputusan untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 melalui jalur partai politik.

Ahok yang sempat mengabaikan peran partai politik sebagai saluran politik yang sah dan diatur dalam undang-undang telah menjilat ludahnya sendiri.

Ketua Presidium‎ Gerak Indonesia, Panel Barus‎ mengkritik sikap Ahok yang akhirnya memilih jalur partai, padahal sebelumya percaya diri akan maju dari jalur independen.

Menurut Panel, rakyat masih ingat, ketika belum ada satu partai politik pun yang mendukungnya sebagai Gubernur di periode mendatang, ia bersama salah satu mesin politiknya, yaitu Teman Ahok melakukan gerakan pengumpulan KTP dukungan untuk maju sebagai calon independen.

"Tetapi sekarang, Ahok telah menunjukkan wajah sejatinya kepada rakyat DKI Jakarta dan Indonesia. Ahok tak lebih dari seorang oportunis politik yang ingin melanggengkan kekuasaan bahkan penindasan terhadap rakyat miskin di DKI Jakarta," kata Panel melalui pernyataannya, Kamis (28/7/2016).

Gerak Indonesia, kata Panel, sebagai salah satu organisasi relawan yang ingin mewujudkan Indonesia bermartabat menyatakan‎ bahwa Ahok dan Teman Ahok telah mengkhianati kepercayaan satu juta rakyat DKI Jakarta yang telah menyerahkan KTP dukungan.

"Teman Ahok tidak berani bersikap kritis atas keputusan Ahok mengambil jalur partai politik.‎ Sikap tersebut membuktikan Teman Ahok bukanlah relawan tetapi tak lebih sebagai mesin politik yang dipekerjakan dan mendapatkan bayaran untuk mengumpulkan KTP dukungan sekaligus simpati dari rakyat DKI Jakarta bagi Ahok," ujarnya.

Ahok, kata Panel terbukti melakukan oportunisme politik dan telah merekayasa berbagai jalan untuk tetap berkuasa di DKI Jakarta.‎

Menurutnya, Ahok tidak konsisten pada ucapan dan perbuatannya.

Setelah satu juta KTP dukungan bagi Ahok/Heru didapatkan, ia malah berbalik memunggungi kepercayaan satu juta rakyat DKI Jakarta yang telah meragukan kredibilitas sejumlah partai politik.

"Ahok dan Teman Ahok harus bertanggung jawab secara moral dan politik kepada satu juta rakyat DKI Jakarta yang telah menyerahkan KTP mereka. Rakyat Jakarta membutuhkan pemimpin baru yang telah terbukti kemampuannya dan melekat pada rakyatnya, Tri Rismaharini," katanya.