Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Ditegur Jokowi, Ahok WhatsApp Heru Perintahkan Kirim Surat ke Sri Mulyani

"Saya jawab, itu kolom salah pak. Itu 13 triliun ya uang APBD kita. Mereka buat kolom salah, harusnya dana APBD. Saldo APBD yang ada di bank,"

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Ditegur Jokowi, Ahok WhatsApp Heru Perintahkan Kirim Surat ke Sri Mulyani
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
kepala BPKAD DKI jakarta, Heru Budi Hartono. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jakarta menempati urutan teratas dari sepuluh provinsi yang banyak menyimpan dana daerah di bank umum.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegur Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Setelah ditegur Jokowi, Ahok langsung menghubungi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono.

Melalui aplikasi WhatsApp, Ahok mempertanyakan kenapa dana sebesar Rp 13,9 triliun masih tersimpan di BPKAD.


Tribunnews.com/ Dennis Destryawan

"Pak Gubernur tanya, kenapa sampai simpan uang begitu banyak di bank," ucap Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016) seraya menunjukan WhatsApp dari kontak bernama 'Pak Gub'.

Pertanyaan itu dilontarkan Ahok setelah ditegur Jokowi.

Rekomendasi Untuk Anda

Heru mengklarifikasi adanya kesalahan penulisan dalam paparan, yakni 'lokasi bank' dan yang 'simpanan di bank umum'.

Pada kolom 'simpanan di bank umum' Jakarta, tercantum angka Rp 13,9 triliun.

"Saya jawab, itu kolom salah pak. Itu 13 triliun ya uang APBD kita. Mereka buat kolom salah, harusnya dana APBD. Saldo APBD yang ada di bank," tiru Heru membalas WhatsApp Ahok.

Heru menjelaskan dana sebesar Rp 13, 9 triliun yang masih tersimpan di jajarannya adalah saldo atau kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2016.

"Gubernur saja yang setiap hari bersama-sama dengan kami tanya. Jelas saja Pak Gubernur tanya, orang tulisannya simpanan di bank umum," ungkap Heru.

Kemudian Heru diperintahkan untuk melayangkan surat ke jajaran Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani, yakni Kementerian Keuangan.

"Terus kita diperintahkan buat surat ke Kemenkeu untuk jelaskan mengapa ada saldo Rp 13 triliun," kata Heru.

Sebelumnya Jokowi sempat menegur Ahok terkait serapan anggaran yang minim.
Menurut Presiden, anggaran yang disediakan untuk pembangunan di Jakarta nominalnya besar.

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas