TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pilkada DKI Jakarta selalu menarik perhatian. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai kompetisi di etalasenya Indonesia, di mana harapan publik dan politik dihitung lebih cermat.

Tentu masih ingat ingar bingar Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu, pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terpilih menjadi pemimpin baru di Ibu Kota, pasangan calon lainnya tergusur, termasuk petahana Fauzi Bowo (Foke).

Kemenangan Jokowi-Ahok di Jakarta cukup mengejutkan, karena membalikkan banyak hasil survei yang menyebut Foke akan memenangkan Pilkada DKI 2012 dalam satu putaran.

Kemenangan  itu lalu dikaitkan dengan tepatnya keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memilih Jokowi sebagai cagub dan menerima tawaran Partai Gerindra yang mengajukan Ahok sebagai cawagubnya.

Banyak waktu yang dihabiskan untuk konsolidasi politik sampai akhirnya Jokowi-Ahok didaftarkan menjadi pasangan cagub-cawagub ke KPU Provinsi DKI Jakarta.

Pasangan "Jakarta Baru" itu menang karena Megawati berhasil menggunakan intuisi politiknya dengan baik.

Gerakkan mesin partai

Setelah Pilkada DKI Jakarta 2012, Megawati kembali dihadapkan dengan kondisi serupa pada Pemilu 2014.

Situasinya mungkin lebih pelik, karena PDI-P mematok target memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden sekaligus.

Presiden ke-5 RI itu terjun langsung ke banyak titik kampanye PDI-P di seluruh Indonesia. Konsolidasi dilakukan untuk menggerakkan mesin partainya.

Kerja keras berbuah manis, PDI-P berhasil mendapatkan 109 kursi DPR RI dan memenangkan pilpres.

Keberhasilan PDI-P pada Pileg 2014 tidak dapat dilepaskan dari keputusan yang diambil Megawati.

Tingginya perolehan kursi PDI-P di DPR RI disebut dipengaruhi oleh keputusan Megawati menunjuk Jokowi sebagai capres.

Saat itu, lembaga-lembaga survei mengatakan pencapresan Jokowi berhasil menggerakkan pemilih memilih PDI-P.