Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai politik terus menjalin koalisi mencari calon lawan tanding petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI 2017. Begitu juga pertemuan tujuh parpol koalisi besar, Senin (8/8/2016) kemarin.

Tapi Pengamat Politik dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan ada yang perlu dipastikan, yakni parpol segera memutuskan agar referensi calon dapat dikritisi oleh publik.

"Para parpol yang berupaya membendung Ahok harus segera memutuskan agar nggak ketinggalan kereta," ujar Sunanto kepada Tribunnews.com, Senin (8/8/2016).

Kemarin terjadi pertemuan koalisi besar di antara partai politik dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Pengurus 7 parpol tingkat DKI Jakarta bertemu di Menteng, Jakarta Pusat. Pengurus 7 parpol yang bertemu mewakili PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Pertemuan berlangsung di Restoran Bunga Rampai, Jl Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016).

Sunanto mengatakan arus besar koalisi parpol memang sangat signifikan melawan Ahok.

Tapi juga dia mengingatkan, rawan pecah karena persoalan ideologi dan basis yang berbeda.

Hal itu paling tidak dia melihat sampai saat ini upaya koalisi yang masih tarik ulur.

"Karena ego parpol dalam menentukan kandidat yang mau diusung, tapi kalau ini bersatu merupakan tantangan berat Ahok dalam kontestasi," pesannya.

Sebanyak tujuh partai politik membentuk Koalisi Kekeluargaan untuk mengusung pasangan calon di Pilkada DKI 2017 nanti. Lalu, siapa yang nama pasangan yang akan diusung nanti?

Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan itu yakni, PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS dan PPP.

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik mengatakan, hingga kini koalisi tersebut belum mengerucutkan nama, melainkan baru merumuskan kriteria calon yang akan diusung.

"Tadi kita sepakat untuk bagaimana membangun Jakarta ke depan. Bicara membangun Jakarta ke depan maka tidak akan lepas bicara soal pemimpinnya," kata dia.

"Karena seorang pemimpin itu punya hak otoritas untuk membangun. Karena itu tadi kita mendiskusikan bersama 7 partai itu, muncullah kriteria, yakni arif, bijaksana, santun, beradab, bersih, cerdas dan beretika. Itu masing-masing dari satu-satu partai," jelas Politikus Gerindra itu usai deklarasi Koalisi Kekeluargaan, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016).

Ketika ditanya, bagaimana jika nantinya PDIP mengusung nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon gubernur, akankah mungkin diduetkan dengan Sandiaga Uno yang akan dijadikan sebagi calon wakil gubernur DKI?

"Ya bagus dong. Itu bisa 1.000 persen ngalahin Ahok," jawab Taufik.