TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abraham Lunggana pesimistis bisa maju pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Pasalnya, Lulung menilai partainya tak akan bisa mengusung pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2017.

Menurut Lulung, PPP tidak akan mengusung calon kepala daerah karena belum adanya putusan judicial review dari Mahkamah Konstitusi yang pernah diajukan Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta 2015, Djan Faridz.

"Kemungkinan enggak ikut Pilkada mungkin. Makanya dari jauh hari saya katakan saya siap dicalonkan atau tidak dicalonkan," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Selasa (16/8/2016).

Meksi begitu, Lulung menyatakan dirinya masih melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi dilakukan bersama dengan relawan pendukungnya, yakni "Suka Haji Lulung".

"Teman-teman Suka Haji Lulung lagi survei di beberapa tempat sampai tanggal 9 September," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut.

PPP kubu Djan Faridz diketahui menolak hasil revisi Undang-Undang Pilkada yang disahkan Juni lalu.

Mereka keberatan dengan Pasal 40a ayat 5 dalam UU Pilkada yang mengatur bahwa parpol yang berhak mengikuti pilkada adalah yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan ketentuan tersebut, PPP kubu Djan Faridz yang sudah memenangkan gugatan hukum di Mahkamah Agung namun tidak mendapat pengesahan Menkumham, merasa dirugikan.

Penulis : Alsadad Rudi