TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Situasi saling kunci di antara partai politik sebulan menjelang batas akhir pengajuan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta dapat dipahami.

Bagaimana pun juga bagi partai politik, pilkada Jakarta tahun depan menjadi semacam pemanasan  menuju Pemilu dan Pilpres 2019.

Ketergesa-gesaan dan kekeliruan berkoalisi menentukan pasangan dalam pilkada Jakarta bisa berakibat fatal dan membuahkan kekecewaan di tahun 2019.

Demikian dikatakan Kordinator Pokja 24 Jam, Ari Rahman, di sela-sela perayaan HUT Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (17/8/2016) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dalam keterangan yang masuk ke redaksi Tribunnews.com.

Pokja 24 Jam adalah kelompok yang mendorong  wartawan senior Teguh Santosa ikut dalam pilkada DKI Jakarta melalui jalur partai politik.

Teguh yang juga dosen itu mengikuti konvensi di PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Memang waktu yang tersedia sudah kurang dari satu bulan menuju deadline pencalonan pasangan via parpol. "

"Tetapi dalam politik, waktu yang kurang dari satu bulan itu masih sangat panjang. Banyak hal yang bisa terjadi,” katanya.

Menurut Ari Rahman, pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan parpol untuk meloloskan Teguh menjadi salah satu kandidat, baik sebagai cagub waupun cawagub.

Calon nonparpol seperti Teguh, sebut Ari, dapat berperan sebagai titik temu kepentingan parpol dalam pilkada DKI Jakarta.

“Kami tetap berkomunikasi dengan parpol. Ada parpol yang meminta kesediaan Teguh dipasangkan dengan salah satu tokoh parpol."

"Tetapi kami belum memberikan jawaban positif, karena masih harus menunggu perkembangan dalam dua minggu ini,” kata Ari Rahman lagi.

Selain Teguh, sambungnya, tokoh nonparpol lain yang juga memiliki peluang besar adalah mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

“Dari kajian yang kami lakukan, popularitas dan elektabilitas Pak Rizal menyaingi Ahok. Kelompok yang menginginkan Pak Rizal tampil di Jakarta juga semakin banyak,” sambungnya.