TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ancaman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hendak mencabut dukungan untuk Koalisi Kekeluargaan harus ditelaah lebih jauh menurut Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

Ia mengingatkan, bahwa yang melontarkan ancaman itu datang dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB bukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

"Kita lihat siapa yang bicara, dan wewenangnya apa. Karena kan di DKI ini domainnya ( kewenangannya) bukan hanya DPW, bukan hanya provinsi," ujar Mardani kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016).

Tak hanya PKB, partai lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga (PDIP) yang memiliki suara terbanyak di DPRD DKI Jakarta, menyerahkan keputusan akhir soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta ke pengurus tingkat DPP.

Ancaman PKB itu dilontarkan oleh Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta Abdul Azis.

Seperti yang diberitakan oleh Kompas.com, Abdul Azis mengancam bila Mardani jadi disahkan, maka pihaknya akan mencabut dukungan.

Ia mengatakan hal itu karena sebelumnya koalisi sudah sepakat dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

Mengenai penolakan atas pencalonan dirinya sebagai pendamping untuk calon Gubernur DKI Jakarta dari koalisi kebangsaan, Sandiaga Uno, Mardani menilainya dengan positif. Pihaknya tentu akan merespon hal tersebut dengan terus meningkatkan komunikasi dengan semua pihak.

"Selama belum selesai daftar (ke KPU), komunnikasi harus jalan, dan ungkapan itu lebih baik disampaikan, jadi kita tahu punya perbedaan," jelasnya.

Soal status dirinya sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari koalisi kekeluargaan, Mardani mengatakan ia sudah dibawa langsung oleh Presiden PKS, Sohibul Iman dan sejumlah petinggi PKS lainnya, untuk menemui Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kata dia Prabowo sudah setuju dengan pencalonan dirinya.

"Saat itu disepakati bahwa pasangan Sandi dan Mardani akan diusung oleh Gerindra dan PKS," jelasnya.