TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Instruksi Presiden Joko Widodo sejak dua tahun lalu tentang waktu bongkar muat barang atau dwell time di pelabuhan laut hanya dua hari belum terlaksana dengan baik hingga saat ini.

Berdasarkan data yang didapatnya baru-baru ini, waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok masih mencapai 3,2 hingga 3,7 hari, Pelabuhan Tanjung Perak dan Makassar masih mencapai enam hari, sedangkan Pelabuhan Belawan paling parah, yakni tujuh hari.

Hal-hal semacam inilah yang dituding Jokowi sebagai penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia.

Jokowi pun mengungkapkan kemarahannya saat menyampaikan kata sambutan dalam acara peresmian pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016) kemarin.

"Jangan sampai masih tujuh atau delapan hari. Mau bersaing kayak apa kita kalau masih tujuh sampai delapan hari?" ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Nada Jokowi semakin meninggi saat membahas Pelabuhan Belawan. Ia mendapatkan informasi bahwa masih terdapat kecurangan di sana.

Dari delapan crane yang ada, pengelola hanya mengoperasikan satu crane.

Jokowi menduga kuat hal itu dilakukan supaya pengusaha mengeluarkan uang lebih demi cepatnya proses bongkar muat peti kemasnya.

"Ada delapan crane, yang dijalankan hanya satu. Untuk tawar-menawar saja. Cara main-main seperti ini sudah tidak bisa lagi," ujar Jokowi.

"Sekarang orang kabinet itu banyak orang lapangan dan tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Hati-hati lho," lanjut dia.

Selain tentang kecurangan pengelola, Presiden Jokowi juga mendapatkan laporan mengenai masih banyaknya pungutan liar, khususnya yang terjadi di Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar.

Ia memerintahkan polisi untuk menindak hal tersebut.

"Sudah saya perintahkan ke Kapolri, pelaku pungli tangkap. Enggak ada toleransi lagi. Kalau tidak, kita akan seperti ini terus, masih main-main seperti itu," ujar Jokowi.

Polisi 'gebrak' pelabuhan nakal