TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Hamka Haq mengakui ada surat kesepakatan atau komitmen dari partainya untuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang telah dipilih sebagai calon gubernur pada Pemilukada DKI Jakarta 2017.

Namun, dalam pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ahok hal itu tidak dibahas tentang 'mahar politik.'

"Saya tadi tidak lihat ada suratnya atau tidak. Tapi, memang ada konsep itu. Tadi, saya tidak lihat apa dia (Ahok) tanda tangan atau tidak. Tapi, mungkin sudah tanda tangan," kata Ketua DPP PDIP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hamka Haq, usai rapat internal partai bersama Ahok di rumah Megawati, Jalan Teukur Umar no 27A, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016) petang.

"Nggak ada mahar-maharan, soalnya PDI Perjuangan tidak ada mahar sama sekali," sambungnya.

Ia menambahkan, tidak ada 'wejangan khusus dari Megawati untuk Ahok dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu.

Megawati hanya meminta syarat kepada Ahok agar partai yang dipimpinnya diposisikan sebagai partai pengusung utama pencalonannya.

Dan Ahok menyetujuinya.

Pertanyaan dari wartawan dan penjelasan Hamka tentang mahar politik mencuat lantaran sebelumnya Ahok telah diusung oleh tiga partai, yakni NasDem, Hanura dan Golkar.

Dan di tengah pencalonannya juga sempat beberapa kali Ahok diberi sejumlah penawaran dari PDIP, di antaranya menjadi kader partainya.