Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak disebut gila karena tetap melakukan penggusuran jelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur permukiman liar di wilayah Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Ahok menolak disebut gila karena tetap melakukan penggusuran menjelang Pilkada.

Dia tak mempermasalahkan suara pemilih tergerus akibat penggusuran yang dilakukan.

"Bukan gila, gimana ya? Saya kan disumpah untuk normalisasi sungai," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

Ahok menjelaskan, permukiman liar warga yang berada di bantaran sungai harus segera ditertibkan supaya proyek normalisasi Sungai Ciliwung berjalan.

Proyek normalisasi sungai dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane Ciliwung (BBWSCC) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan untuk penggusuran lahan dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ahok menyatakan kekhawatirarannya karena dana yang sudah ada untuk normalisasi sungai Ciliwung tidak bisa digunakan.

Karena masih banyak warga yang bermukim di bantaran kali.

Apalagi Ahok menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih ketat dalam melakukan pengelolaan keuangan.

"Sekarang kalau ditunda, duit APBN pergi lagi. Apalagi Menkeu sekarang begitu ketat. Kalau serapan APBD kurang, langsung tahun depan dia potong dan tidak mau kasih lagi," ucap Ahok.

Ahok menyebut sudah banyak Gubernur DKI yang gagal melakukan normalisasi sungai ciliwung.

Itu sebabnya ia berambisi menyukseskan program tersebut.

"13 sungai itu bagaimana mau seleasi kalau ditunda terus. Normalisasi ini dari zaman gubernur berapa kali nggak selesai," katanya.

"Saya tanya Kampung Pulo udah dari dua gubernur yang lalu nggak beres. Sekarang beres," tambah Ahok.