Ahok Pasang Tarif Rp 30 Juta Untuk Ber-Stand Up Comedy

Pada dasarnya, ungkap Masinton, ada dua tim utama di dalam struktur pemenangan calon. Masing-masing tim bertanggung jawab atas target kampanye yang harus mereka capai.

"Ada tim udara dan tim darat," kata Masinton saat berbincang dengan Kompas.com di Kompleks Parlemen, Kamis (29/9).

Saat itu Masinton masuk sebagai 'tim darat'. Berdasarkan catatan laporan yang diterima KPUD DKI Jakarta saat itu, besaran dana kampanye yang dikeluarkan pasangan Jokowi-Ahok sebesar Rp 27,5 miliar.

Apa saja komponen yang dikeluarkan? Masinton menjelaskan, dalam setiap kampanye biasanya dilakukan pertemuan tertutup dan pertemuan terbuka dengan konstituen.

Untuk setiap pertemuan terbuka, setidaknya terdapat minimal 5.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Saat itu, ia mengaku, konstituen pendukung Jokowi-Ahok tidak diberi uang transpor untuk setiap kegiatan. Mereka hanya diberikan konsumsi berupa makanan berat, camilan dan air mineral.

Untuk menghemat pengeluaran, konsumsi diberikan melalui sistem pool dengan membangun dapur umum.

Sebenarnya, pemberian uang transpor atau tidak, itu tergantung pada pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing tim. Namun, jika harus mengeluarkan uang transport, maka besaran itu minimal Rp 50.000 per orang. "Tinggal dikalikan saja," ujar Masinton.

Diperkirakan, pengeluaran uang transpor untuk sekali kampanye terbuka mencapai Rp 250 juta. Jumlah itu diluar uang makan dan sewa bus atau kendaraan lain untuk membawa konstituen ke lokasi.

Sementara itu, biaya sosialisasi juga tak kalah mahal. Tim darat misalnya, bertugas untuk menyediakan baliho, leaflet, spanduk, poster, kaos, hingga pin bergambar pasangan calon.

Sedangkan tim udara bertugas untuk membangun opini melalui media massa seperti televisi, radio, media cetak, dan media online.

"Belum lagi media sosial, seperti Twitter, Instagram, Path. Itu ada tim sendiri yang tidak murah," kata Masinton lagi.

Lebih jauh, ia mengatakan, anggaran besar juga harus dikeluarkan ketika proses pencoblosan. Setidaknya, ada 12.000 tempat pemungutan suara di DKI Jakarta. Masing-masing TPS butuh sekitar dua sampai tiga orang untuk menjaganya.

Untuk biaya transportasi, uang makan dan uang capek saja, ia mengatakan, dibutuhkan sekitar Rp 500.000 per hari. "Dengan demikian, setidaknya butuh sekitar Rp 8,5 miliar," kata dia.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, pengeluaran pasangan calon akan semakin membengkak apabila pemilihan terjadi dua putaran. (Kompas.com/suf/Warta Kota)