TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Heru mengatakan tidak semua warga yang datang mengadu langsung Ahok ke Balai Kota adalah orang yang memiliki tujuan baik.

Pernyataan itu, sekaligus menanggapi adanya pengaduan warga yang mengeluhkan belum dicatatkannya lahan yang disumbangkan oleh PT Taman Kota untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai aset milik Pemprov DKI.

"Tidak semua warga yang mengadu ke Pak Gubernur itu orang bener," ujar Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).

Heru menjelaskan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pengembang yang ingin menyerahkan lahan untuk fasum fasos. Heru menyebut seluruh persyaratan itu harus dipenuhi secara lengkap.

"Makanya itu manusia yang melapor harusnya belajar dulu ke saya sebelum melapor ke GUbernur," ujar Heru.

BPKAD, ucap Heru, mencatat aset saat seluruh persyaratan sudah terpenuhi. Jika belum stru akan membuat anak buahnya berpotensi terjerat kasus hukum di kemudian hari.

"Kami kan kerja penuh resiko lho ini. Capek-capek. Kalau asal serah terima lama-lama kami tidak mau kerja lho karena takut. Karena takut makanya harus sesuai aturan. Tidak mau kami main serah terima sembarangan," ucap Heru.