Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah tudingan DPRD DKI Jakarta mengenai kejanggalan karena lelang sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta 2017 disahkan.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda mengatakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dapat melakukan lelang program sebelum pembahasan APBD.

"Jadi boleh, ini sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015  tentang perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 73. Dimana untuk kondisi tertentu dapat dilakukan pelelangan mendahului KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara)," ujar Blessmiyanda, saat dihubungi wartawan, Jumat (21/10/2016).

Blessmiyanda mengatakan, konsep yang sama telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera).

Blessmiyanda menjelaskan, memang sudah ada 13 paket program yang sudah dilelang dengan nilai Rp 4,42 triliun.

"Sudah ada pemenang lelang untuk manajemen konstruksi Sky Hospital RSUD Tarakan," kata Blessmiyanda.

Dia menjelaskan, tanda tangan kontrak pelaksanaan program dengan pemenang dilakukan setelah penetapan APBD 2017.

"Sehingga kami memberi klausul kepada penyedia. Bila anggaran kami tidak tersedia atau mencukupi, maka pelelangan dibatalkan. Penyedia tidak akan menuntut dan tidak diberi ganti rugi," ujar Blessmiyanda.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menuding anak buah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan pelanggaran terkait kegiatan lelang barang dan jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

DPRD DKI menilai, lelang proyek pembangunan infrastruktur tersebut diketahui akan menjadi nomenklatur program di anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta 2017 mendatang dan sudah dimenangkan Badan Pelayanan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI.

Sebab, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, hingga saat ini belum ada pembahasan dari legislatif dan eksekutif untuk menyentuh Rancangan APBD DKI 2017.

"Saya bilang ini cara-cara nakal. Saya mau tahu maksudnya apa gitu lho. Main menangkan lelang, dibahas aja belum," ujar Taufik di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).

Dalam data yang diperolehnya, BPBJ DKI telah memenangkan beberapa penyelenggara proyek untuk mendukung pembangunan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

Taufik membeberkan, hasil dari proyek serampangan tersebut bernilai hingga triliunan rupiah.

"Ada triliunan, yang saya coret aja itu ada Rp 4 triliun. Bagaimana pun (proyek) yang disahkan itu harus masuk dalam pembahasan Badan Anggaran dan diketuk dalam paripurna DPRD," ucap Taufik.

Taufik mendesak agar penegak hukum menelisik adanya dugaan main proyek yang dilakukan anak buah Ahok, "Ini angkanya gede banget, saya kira sudah harus KPK dan Polri turun tangan," tutup Taufik.