TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Seknas Jokowi mengapresiasi pernyataan Kapolri, Jendral Tito Karnavian yang menegaskan pihaknya tidak akan membela Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaha Purnama (Ahok) dalam dugaan kasus penistaan agama.

Menurut Ketua Laskar Nawacita, Seknas Jokowi, Rudi Hartawan Tampubolon, SE, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok jangan sampai menyeret-nyeret Presiden Jokowi dan pemerintahan Jokowi-JK.

"Kasus dugaan penistaan agama murni kasus pidana orang per orang. Kasus ini tak ada hubungan sama sekali dengan kinerja dan jabatan Presiden Jokowi," tegasnya dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com, Senin (31/10/2016).

"Orang atau pun ummat Islam kebanyakan hanya berasumsi karena Ahok dulunya Wakil Gubernur di masa Jokowi menjadi Gubernur DKI, sehingga Jokowi akan mendukung dan membela Ahok," tambahnya.

Ditegaskan, Jokowi saat ini adalah Presiden RI yang mengurusi dan mensejahterakan lebih 250 juta rakyat Indonesia. Jokowi, tambahnya, tidak akan mengurusi Ahok yang hanya 1 dari sekian banyak pemimpin lokal di negara ini.

"Kami dari Laskar Nawacita Seknas Jokowi tidak rela masalah dugaan penistaan Ahok dikait-kaitkan dengan Jokowi. Bahkan saya dengar pada tanggal 4 November, Jumat ini, akan ada aksi anti Ahok dan aksi dugaan penistaan yang diarahkan ke Istana. Apa maksudnya itu?" Rudi mempertanyakan.

Laskar Nawacita Seknas Jokowi adalah salah satu pendukung setia Jokowi-JK. Saat Pilpres 2014 turut menjadi organ yang menghantarkan Jokowi-JK jadi presiden dan wapres.

Jangan gara-gara dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, Rudi mengingatkan kembali, kemudian rusak seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jangan dugaan penistaan agama, dijadikan alat untuk menjatuhkan wibawa Pemerintahan Jokowi-JK yang akan mencabik-cabik NKRI. Dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, tak ada urusan dengan Jokowi," tegasnya lagi.

Laskar Nawacita Seknas Jokowi kemudian menyarankan kepada seluruh komponen bangsa untuk sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Mendukung, mengawal pemerintahan Jokowi-JK, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.