TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  KH Bachtiar Nasir, selaku ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyampaikan, total dana untuk demonstrasi kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Jumat (4/11/2016), mencapai Rp 100 miliar.

"Bukan hanya Rp 10 miliar, nyatanya, mungkin lebih Rp 100 miliar. Kami disubsidi lebih dari Rp 100 miliar," ungkapnya, dalam Konfrensi pers di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Menurutnya dana tersebut berasal dari seluruh rakyat Indonesia yang menjadi donatur untuk digunakan sebagai penyedia dapur umum dan penunjang kesehatan.

"Jumlah massanya ada seratus ribu, tapi saat ini diperkirakan akan mencapai dua ratus ribu orang," ungkapnya.

GNPF-MUI yang menjadi pengerak aksi tersebut menuntut agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ditangkap demi tegaknya supremasi hukum dan rasa keadilan dari kekecewaan terhadap pernyataannya.

Pengerahan daerah

Rencana demonstrasi yang mengatasnamakan organisasi keagaamaan pada Jumat (4/11/2016) di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, dikhawatirkan Ketua DPR RI Ade Komarudin.

Dia merasa unjuk rasa itu rawan dijadikan alat oleh kelompok tertentu untuk membuat suasana negeri ini gaduh dan rusuh.

"Saya takut dan khawatir ada ormas yang anggotanya diperalat oleh kelompok-kelompok tertentu dan masuk skema sebagai martir yang bertujuan membuat negara semakin tidak terkendali," kata pria yang akrab disapa Akom melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/10/2016).

Dari berbagai daerah, kata dia, sudah mulai terlihat gerakan-gerakan untuk menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hukum karena diduga telah menistakan agama Islam.

"Situasi ini mulai mengkhawatirkan bila melihat sebaran demonstrasi masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, Akom meminta kepada seluruh tokoh untuk menghindari pernyataan yang dapat menimbulkan gesekan atau ketegangan terkait ucapan kontroversial Ahok di Kepulauan Seribu.

"Pernyataan-pernyataan yang dapat memicu ketegangan di masyarakat harus dihindari. Sebaliknya, tokoh-tokoh politik harus memberikan pernyataan yang menciptakan kedamaian," kata dia.

Di samping itu, Akom meminta kepada para pemimpin bangsa untuk ikut bertanggung jawab menjaga kedamaian dan memberikan ketenangan di tengah masyarakat yang sedang marah ini.