Di sana, dia bertemu dengan Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampunyan Budaya Betawi, Supli Ali, Ketua Bamus Betawi Zainudin, dan tokoh Betawi lainnya.

Sebelumnya, Ahok ingin menghentikan dana hibah untuk Bamus Betawi. Sebagai ormas, kegiatan Bamus Betawi selama ini disokong APBD DKI Jakarta.

Bamus Betawi mendapatkan dana hibah sekitar Rp 4 miliar setiap tahunnya dari Pemerintah Provinsi DKI.

Namun, Bamus Betawi malah bersikap politis dengan menyatakan gubernur DKI harus orang Betawi.

Kemudian, para tokohnya juga pernah melontarkan ungkapan kebencian pada saat Lebaran Betawi, padahal Lebaran Betawi dihadiri pejabat Pemprov DKI juga.

Hal itulah yang dipermasalahkan Ahok.

"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kami untuk main politik. Itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945. Dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu sudah enggak betul," kata Ahok ketika itu.

Kebijakan yang diubah Soni

Selain soal anggaran untuk Bamus Betawi ini, Soni juga pernah membuat keputusan untuk menghentikan sementara 14 proyek lelang dini yang dimulai pada era Ahok.

Sejatinya, lelang dini dilakukan untuk mempercepat proses pengerjaan proyek sehingga program sudah bisa dieksekusi pada awal tahun.

Namun, kebijakan lelang dini itu dikritik DPRD DKI karena dinilai tidak menghargai peran legislatif.

Alasannya, lelang seharusnya baru bisa dilakukan atas persetujuan DPRD, tepatnya setelah pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Soni akhirnya menghentikan lelang 14 proyek itu.

Alasannya, kata dia, untuk menjaga psikologis politik DPRD DKI.