Survei Indikator Sebut Warga DKI Belum Terima Dipimpin Non Muslim Dinilai PBNU Kontradiktif
Namun belum tentu tujuan mendulang suara akan dapat terealisasi dengan hanya memperhatikan satu faktor.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Ishomuddin menilai hasil survei yang dirilis Indikator kontradiktif. Sebab, hampir sebagian warga Jakarta dianggapnya sudah rasional dalam memilih siapa pemimpinnya.
Hasil survei Indikator yang menggunakan komposisi sampel 798 tersebut menyebutkan, ada 52 persen warga muslim DKI belum terima dipimpin non-muslim, meskipun 69 persen mengaku puas atas kinerja petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
"Saya kira jangan kondradiktif, masyarakat DKI cerdas dan biasanya mereka melihat bukti terlebih dahulu untuk menentukan pilihan," kata Ahmad saat dihubungi wartawan, Minggu (27/11/2016).
Dia menjelaskan ada dua faktor yang harus dipertimbangkan oleh tiga pasangan calon dalam Pilkada DKI. Biarpun memiliki keterkaitan, namun belum tentu tujuan mendulang suara akan dapat terealisasi dengan hanya memperhatikan satu faktor.
"Jadi ada dua faktor, faktor pencitraan yang baik itu mempengaruhi faktor kedua, faktor keterpilihan politisi siapapun setiap calon. Ingin namanya baik citra baik apakah berpengaruh pada faktor kedua keterpilihan, mungkin terpengaruh mungkin tidak," ucap Ahmad
Ahmad berharap ketiga pasangan calon bersaing dengan sehat dalam pesta demokrasi terutama mengedepankan program. Sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa dipimpin oleh orang terbaik dalam Pilkada ini.
"Paling penting setiap orang harus bersaing dengan baik. Jadi adu mutu pada visi misi, program dan solusi. Tidak mengandalkan survei. Dengan adu mutu mencerdaskan pemilih," ujarnya.
Dia mengingatkan, dalam pandangan Islam memilih pemimpin tidak selalu harus melihat latar belakang agamnya. Yang paling penting adalah bagaimana seorang kepala daerah dapat memberikan yang terbaik demi kesejahteraan seluruh warga ibukota.
"Pandangan kepemimpinan dipilih yang terbaik dari yang ada, yang adil mengutamakan kepentingan rakyat, bukan golangan atau kelompok. Dan tindakan pemimpin atas rakyat harus mengacu pada kemaslahatan rakyat," ucapnya
"Yang penting masyarakat makmur, jangan politik jabatan semata. Mana yang terbaik untuk rakyat. survei itukan hal yang bisa diotak-atik zaman sekarang. Tapi soal pilihan, itu warga Jakarta-lah yang tentukan," tutupnya.