Respons Anggota DPRD DKI Usai Anggaran Gaji Sopir Dihapus Kemendagri
Sudah bertahun-tahun gaji anggota DPRD DKI tidak naik. Sementara kebutuhan pengeluaran anggota dewan cukup besar.
Editor: Fajar Anjungroso
Namun, jika memang tetap ingin dianggarkan, maka bisa diusulkan tahun depan. Meski, payung hukum tetap harus dibuat terlebih dahulu.
"Anggaran yang diajukan Rp 4 miliar. Untuk gaji sopir DPRD, yang akan dijadikan tenaga kontrak atau setara PHL(Pekerja Harian Lepas). Gajinya sesuai dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI 2017, Rp 3,3 juta per bulan," katanya.
Selama ini, seluruh anggota DPRD telah mendapatkan fasilitas kendaraan dinas berupa Toyota Corolla Altis.
Status kendaraan tersebut hanya pinjam pakai.
Namun, anggota dewan tidak mendapat uang untuk bahan bakar, uang pemeliharaan, dan asuransi mobil.
"Untuk anggaran kolam ikan juga Kemendagri hapus. Karena tidak sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) tahun 2017. Jadi, dianggap sebagai kegiatan baru," katanya.
Anggaran tersebut sebesar Rp 579.024.617. Namun, bisa diajukan kembali pada APBD 2018 nanti.
Seperti diketahui, anggaran belanja Sekretariat DPRD DKI Jakarta dalam APBD 2017 sebesar Rp 194.456.464.499.
Jumlah tersebut terdiri dari Rp 144.249.355.499 untuk belanja langsung dan Rp 50.207.109.000 untuk belanja tidak langsung
